Kerugian Pertamina Seharusnya Tidak Dibebankan ke Masyarakat

Annisa ayu artanti    •    Kamis, 17 Sep 2015 12:46 WIB
pertamina
Kerugian Pertamina Seharusnya Tidak Dibebankan ke Masyarakat
Ilustrasi (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Kardaya Warnika menilai upaya PT Pertamina (Persero) untuk menutup kerugian tidak seharusnya dibebankan kepada masyarakat. 

Hal itu dikatakan Kardaya sejalan dengan melemahnya harga minyak dunia sekarang ini. Sayangnya, pemerintah masih keukeuh untuk mempertahankan harga BBM. Padahal, di negara tetangga sudah ada upaya untuk menurunkan harga BBM.

"Tapi kalau kerugian BUMN lalu ditutupi dengan membebankan kepada rakyat, jadi rakyat harus menanggung dengan membayar harga yang lebih tinggi, itu bukan begitu," tegas Kardaya, usai menghadiri diskusi bertajuk 'Kebijakan Energi Nasional 2050: Paradigma Baru Dalam Pengelolaan Energi sebagai Modal Pembangunan', di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Sebelumnya, Kardaya meminta agar Pertamina menurunkan harga BBM di dalam negeri. Untuk menutupi kerugian Pertamina, ada mekanisme tersendiri dan tidak selayaknya membebankan semua persoalan itu kepada masyarakat.

"Begini, masalah untuk BUMN. Kalau merugi ada mekanismenya. Misalnya dengan penugasan atau yang biasa disebut Public Service Obligation (PSO). Jadi dengan menugasi itu bisa merugi. Nanti penggantiannya itu, dalam keuangan negara itu dengan subsidi," jelas dia.

Sekadar diketahui, Pertamina pernah menyatakan telah memikul kerugian yang cukup besar yakni Rp14 triliun akibat tidak menaikkan harga penjualan BBM ketika harga minyak dunia saat itu tengah berada di harga yang tinggi.



(ABD)