Budi Waseso, Kegaduhan & Telepon JK

Krisiandi    •    Jumat, 18 Sep 2015 23:23 WIB
proyek mobile crane
Budi Waseso, Kegaduhan & Telepon JK
Komjen Pol Budi Waseso. (foto: MI/Susanto).

Metrotvnews.com, Jakarta: Rabu 2 September, siang, Komjen Budi Waseso sepertinya tahu dirinya sedang diburu wartawan. Sebab, pagi di hari itu kabar beredar dia dicopot dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Para pewarta yang ingin menanyakan kabar tersebut mulai berkumpul di depan Gedung Bareskrim, Mabes Polri. Pukul 11.40 WIB, Buwas, begitu banyak media menyebutnya, seperti sengaja keluar dari Gedung Bareskrim, menghampiri wartawan. Siap menjawab rentetan pertanyaan.

Buwas yang mengenakan kemeja putih lengan panjang berdasi, tersenyum lebar. Dia seperti berusaha tampil tenang, untuk mengirim pesan bahwa tak ada apa-apa di hari itu.  

"Saya belum tahu," kata Buwas menjawab kabar tersebut. Di depan wartawan dia juga menyatakan siap dan tak masalah jika diganti. Salah satu isu menyebut Budi Waseso dimutasi karena kerap menciptakan kegaduhan saat mengusut kasus-kasus tertentu.   

(Klik: Soal Isu Pencopotan, Budi Waseso: Jangan Dikaitkan dengan Pelindo II)

Beberapa nama beredar. Kabarnya disiapkan untuk mengganti Budi Waseso. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Saud Usman Nasution dan Kapolda Metro Jaya Irjen Tito karnavian adalah nama-nama yang disebut sejumlah media. Dengan narasumber yang tak disebutkan namanya.

Tapi di hari itu, pergantian tersebut dibantah Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Dan, tak ada surat resmi terkait mutasi perwira tinggi pada 2 September.  

Esok harinya, Kamis, 3 September, kabar tersebut masih jadi buruan media. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan mutasi di tubuh kepolisian adalah kewenangan internal Polri. Pemerintah, kata dia, tak terkait dengan mutasi tersebut.

Luhut melontarkan hal itu pagi hari di Kompleks Istana Kepresidenan. Sore harinya di Kantor Kemenkopolhukam, saat bertemu dengan Kompolnas dan Kapolri, Luhut membahas soal kegaduhan. Polri, kata dia, harus memperbaiki pola komunikasi dalam penyampaian informasi terkait kasus korupsi. Pemberantasan korupsi, kata Luhut, jangan sampai membuat gaduh.

"Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak boleh bikin gaduh. Kami dukung Pak Kapolri melakukan perbaikan pengungkapan media," kata Luhut.

Di tempat yang sama, Kapolri menuturkan tindakan yang dilakukan Bareskrim tak pernah dibikin untuk membuat gaduh. "Yang membuat gaduh itu kan media," kata Badrodin.

Di tempat itu pula, Badrodin memastikan pihaknya tengah membahas jabatan sejumlah perwira tinggi Polri melalui Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri. Termasuk rencana mutasi Kabareskrim Komjen Budi Waseso.

Malam harinya, Badrodin memastikan Budi Waseso diganti. Komjen Anang Iskandar lah yang disiapkan untuk bertukar tempat. Budi Waseso jadi Kepala BNN, Anang memimpin Bareskrim.

"Ya. Besok diumumkan," kata Badrodin kepada wartawan melalui pesan singkat, Kamis (3/9/2015) malam.

Telepon dari JK

Sebelumnya, tapi di hari yang sama, di Istana Wakil Presiden, Wapres Jusuf Kalla mengakui dirinya menelepon Budi Waseso seusai Bareskrim menggeledah PT Pelindo II.

"Saya telepon waktu saya di Seoul, tanyakan apa yang terjadi, lalu dijelaskanlah apa yang terjadi," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2015). JK saat itu menghadiri Peace Kepper Summit.

(Klik: Usai Geledah Pelindo, Budi Waseso Juga Ditelepon JK)

JK enggan merinci pembicaraannya dengan jenderal bintang tiga itu. Hanya, saat melakukan pembicaraan lewat telepon JK mengingatkan Buwas dengan arahan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

"Enggak. saya cuma bilang, seperti biasa, ini kan kebijakan korporasi ya jangan dipidanakan. Itu prinsip yang kita telah pakai dan sesuai aturan UU tentang administrasi pemerintahan," kata dia.

Jika JK menghubungi Budi Waseso, Menteri BUMN Rino Soemarmo menghubungi Kapolri. Rini mengaku di telepon, dia mempertanyakan kasus yang tengah disidik Bareskrim.

"Saya memang menelpon beliau (Kapolri) menanyakan ini kasusnya mengenai apa," kata Rini ditemui di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin 31 Agustus.

Rini menjelaskan, Badrodin mengatakan penggeledahan tersebut berhubungan dengan laporan dari para karyawan JITC soal pembelian mobile crane. Namun, menurut Rini, terkait mobil crane semuanya sudah diproses dengan benar dan mendapatkan konfirmasi Badan Pemerika Keuangan (BPK).

(Klik: Soal Penggeledahan RJ Lino, Menteri Rini Telepon Kapolri)

"Mereka kaget kenapa ada penggeledahan, itu saja. Sekarang posisinya sudah di ranah hukum dan kepolisian," tuturnya.
 
Seperti diketahui, anak buah Budi Waseso merengsek masuk ke Kantor Pelindo II. Mereka mencari bukti dugaan korupsi dan pencucian uang dalam proyek pengadaan mobile crane harbour. Ruang Direktur Pelindo II Richard Joost Lino pun tak luput dari penggeledahan.

Lino sempat menghalangi petugas, lalu bertelepon dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofjan Djalil. Kepada Sofjan, Lino mengeluhkan soal penggeledahan itu.   

Intervensi

Pengajar pertahanan dan keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi yakin mutasi Budi Waseso di bawah intervensi. Indikasinya, kata dia, pergantian terkesan mendadak dan berdekatan dengan kasus kelas kakap yang tengah disidik Bareskrim.

"Ada pola intervensi saya lihat. Selain mendadak, kok mutasinya berdekatan dengan penggeledahan Pelindo dan pengungkapan kasus sapi. Ini terlepas dari tour on duty," kata Muradi saat dihubungi, Jumat (4/9/2015).

Telepon dari Rini dan JK, kata Muradi, juga salah satu bentuk intervensi penegakan hukum. "Apapun yang dibicarakan dalam telepon itu, saya pikir ya itu intervensi. Seharusnya biarkan polisi bekerja," tuturnya.

(Klik: Kapolri: yang Membuat Gaduh kan Media)

Lebih jauh Muradi menilai kegaduhan bukan alasan untuk mengganti pejabat penegak hukum. Penegakan hukum yang menyeret elite politik, pejabat negara dan orang yang berpengaruh pasti akan menimbulkan kegaduhan. "Karena ada perlawanan. Mutasi seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan, tak beralasan jika gaduh," papar Muradi.

Terlepas dari kasus-kasus kontroversial, Muradi beranggapan Budi Waseso belum saatnya diganti. Seharusnya dia, kata Muradi, diberi waktu untuk menuntaskan kasus-kasus yang ada saat ini. "Termasuk mungkin kasus Bambang Widjojanto dan Abraham Samad," tuturnya.

Anang Iskandar

Muradi mengaku tak yakin dengan kepemimpinan Anang di Bareskrim. Dengan pola pergantian seperti ini, wajar jika publik nantinya beranggapan Anang mengantongi pesan khusus dari banyak pihak. "Agar jangan gaduh. Polanya, bisa jadi banyak kompromi dalam menangani kasus," tukas Muradi.    `


(ADM)