Pengesahan Raperda Miras DIY Tunggu Relaksasi Permendag

Ahmad Mustaqim    •    Selasa, 22 Sep 2015 10:17 WIB
minuman beralkohol
Pengesahan Raperda Miras DIY Tunggu Relaksasi Permendag
Minuman keras atau minuman beralkohol (minol) berkadar alkohol maksimal 5 persen di toko modern. (Antara/Fikri Yusuf)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Witoyo mengatakan penyusunan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengaturan penjualan minuman keras atau beralkohol (minol) telah final. Aturan tersebut juga telah selesai dibahas oleh pansus DPRD DIY.

"Raperda sudah final. Tapi belum disahkan karena menunggu perundang-undangan yang lain," kata Eko saat ditemui Metrotvnews.com, di kantornya di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, ditulis Selasa (22/9/2015).

Eko menjelaskan, aturan tersebut masih perlu dilakukan penyesuaian dengan aturan yang dinilai memiliki keterkaitan. "Masih perlu kami lakukan harmonisasi dengan aturan lain yang mungkin ada bersinggungan," katanya.

Lebih lanjut, Eko merinci jika aturan itu nantinya akan mengatur penjualan minol golangan A yang memiliki kadar 5 persen. Apabila disahkan, aturan tersebut akan menjadi dasar pembuatan aturan turunan yang ada di tingkat kabupaten atau kota.

"Minuman oplosan nanti jelas dilarang jika raperda sudah menjadi perda. Penjelasannya, minuman beralkohol masuk dalam kategori pengawasan," ujarnya.

Relaksasi penjualan minol
Sementara itu, berkaitan rencana pemerintah yang hendak merelaksasi Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, Eko menyatakan hal itu juga sudah menjadi dalam bagian penyusunan perda itu.

"Intinya mengubah, dilarang menjual minuman beralkohol golongan A. Tetapi di samping melarang, kami juga melarang (penjualan) yang ada di tempat-tempat lain, seperti toko, kios kecil, warung, atau tempat sejenisnya. Detailnya, nanti ada di aturan turunan di tingkat kabupaten atau kota," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah di tingkat kabupaten atau kota diberikan kewenangan memberikan izin kepada yang hendak menjual minumal beralkohol apabila bisa memenuhi persyaratan. Misalnya, di tempat pariwisata yang banyak dikunjungi WNA harus mencapai 5.000 orang per tahun.

"Jika yang menjual minimarket atau hypermarket akan ada batasan usia bagi pembeli, minimal usia 21 tahun. Pembeli harus menunjukkan identitas, jika syarat tak memenuhi akan dilarang," ungkapnya.

Nantinya, Eko melanjutkan, akan diberlakukan pula sanksi bagi yang melanggar aturan. Sanksi tersebut dari yang bersifat administratif hingga pidana.


(SAN)