Perlambatan Ekonomi, Buruh Tetap Tuntut Kenaikan UMP

   •    Senin, 28 Sep 2015 19:18 WIB
upah
Perlambatan Ekonomi, Buruh Tetap Tuntut Kenaikan UMP
Illustrasi. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan upaya pemerintah memainkan isu upah murah merupakan kedok untuk menutupi ketidakberdayaan dalam mengatasi perlambatan ekonomi dan pelemahan rupiah. Dia pun menolak upah murah dan mematok kenaikan UMP 22 persen untuk 2016.

"KSPI menuntut kenaikan 22 persen untuk UMP 2016. Nilai tersebut sudah berdasarkan survei kebutuhan hidup layak yang dilakukan KSPI. Namun, 22 persen bukan harga mati, bila nilai rupiah terus turun, angka itu masih bisa dinegosiasikan," katanya sebagaimana dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (28/9/2015).

Iqbal menambahkan perlambatan ekonomi disebabkan menurunnya konsumsi karena kenaikan harga-harga barang, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Karena itu, yang dilakukan pemerintah seharusnya adalah meningkatkan daya beli sehingga konsumsi meningkat.

Salah satu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan konsumsi adalah dengan menaikkan upah buruh. Bila pemerintah justru menerapkan kebijakan upah murah, maka konsumsi akan menurun dan perekonomian semakin melambat.

Iqbal menyadari bahwa tuntutan buruh untuk mendapatkan kenaikan upah akan dilawan dengan argumentasi bahwa buruh tidak mempertimbangkan perlambatan ekonomi dan pelemahan rupiah.

"Kalau buruh diserang balik dengan argumentasi itu, maka kami akan bertanya balik, bila buruh tidak menuntut kenaikan upah, apakah pemerintah bisa menurunkan harga-harga sehingga konsumsi meningkat?" tuturnya.



(SAW)