Jalankan Putusan MK, KPU Kembali Buka Pendaftaran di Tiga Daerah

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 30 Sep 2015 08:20 WIB
pilkada serentak
Jalankan Putusan MK, KPU Kembali Buka Pendaftaran di Tiga Daerah
Seorang warga mencelupkan jarinya ke tinta usai memberikan hak suara dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum. Foto: Antara/Fanny Octavianus.

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan daerah dengan calon kepala daerah tunggal dapat mengikuti pilkada serentak 2015. Untuk menjalani putusan itu, KPU membuka kembali pendaftaran pasangan calon kepala daerah di tiga daerah.

Daerah tersebut yakni, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, KPU memutuskan menunda pelaksaan pilkada di tiga daerah tersebut hingga 2017 karena hanya memiliki satu pasangan calon.

"Di ketiga daerah ini pendaftaran sudah dilaksanakan," kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, dalam pesan singkat, Rabu (30/9/2015).

Jika dalam tahapan pendaftaran nanti nyatanya tetap hanya satu pasangan calon, KPU memastikan daerah tersebut tetap ikut dalam pagelaran pilkada.

"Setelah dilakukan pendaftaran kembali selama tiga hari, juga tetap hanya ada satu pasangan calon. Jadi satu paslon yang ada sudah diterima pendaftaran, itu yang akan dicek persyaratan dan akan ditetapkan sebagai paslon peserta pemilihan," jelas Hadar.

Sebelumnya, MK memutuskan daerah yang hanya memunyai satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Desember 2015. MK berpandangan, pemilihan kepala daerah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, dalam hal memilih dan dipilih. Jadi, harus ada jaminan Pilkada kudu terselenggara.

"MK mengabulkan permohonan pengujian UU Pilkada yang dimohonkan Effendi Gazali dan menyatakan Pasal 49 Ayat (9), Pasal 50 Ayat (9), UU Pilkada inkonstitusional bersyarat," kata Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan keputusan pada sidang pleno di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

MK beralasan, ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menyaratkan pemilihan kepala daerah harus diikuti lebih dari satu pasangan calon, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, berpotensi pilkada ditunda atau gagal terselenggara. Hal itu tentunya merugikan hak konstoitusional warga untuk memilih dan dipilih.



(DRI)