Firman: Wacana SKT Parlemen Berdasarkan Analisis Kepolisian

Githa Farahdina    •    Jumat, 02 Oct 2015 14:25 WIB
dpr
Firman: Wacana SKT Parlemen Berdasarkan Analisis Kepolisian
Ilustrasi--Anggota pengamanan dalam (Pamdal) bersiaga di area Gedung Paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (14/4)--MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) tak mau wacana soal sistem keamanan terpadu (SKT) di Kompleks Parlemen melahirkan kisruh. SKT di Kompleks Parlemen dianggap kebutuhan.

"Ini semua berdasarkan analisis polisi yang punya tanggung jawab," kata Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/1/2015).

Politikus Partai Golkar ini mengaku, sudah mengecek sistem keamanan setiap sudut di Gedung Dewan. Hasilnya, di sana-sini banyak kelemahan.

Dia mencontohkan, kumpulan gas untuk restoran di dalam gedung. Itu membahayakan. Gas bisa meledak kapan pun dan membahayakan semua orang. Limbah restoran pun dinilai mengganggu kesehatan.

Dari sisi kemananan untuk lalu-lalang manusia akan dibagi dua. "Ada sistem kemananan dalam yang namanya Pamdal, ada sistem keamanan luar secara menyeluruh," tambahnya.

Hal ini menjadi tanggung jawab pihak kepolisian sesui amanat Undang-undang. Ke depan, sistem kemananan Gedung Parlemen ada di bawah tanggung jawab polsi.

"Jadi kalau ada apa-apa, sampai sekarang polisi enggak bisa. Polisi itu hanya sekarang sebagai supporting itu diperbantukan," jelasnya.

Seandainya terjadi huru-hara di gedung, sata ini polisi tak akan bisa bertindak sebelum ada laporan dari yang bersangkutan. Misal, terjadi saling pukul antarwartawan atau antaranggota dewan. Polisi tak akan bisa memisahkan.

"Sekarang enggak boleh! Ketika terjadi 'bang bung bang bung' polisi harus represif mengamankan itu. Jangan sampai nanti di dalam gedung ada orang gebuk-gebukan kemudian tusuk-menusuk itu yang kemudian polisi juga pasif. Itu enggak boleh," tegasnya.


(YDH)