Pemerintah Diminta Permudah Izin Pembangunan Pembangkit Listrik

LB Ciputri Hutabarat    •    Minggu, 04 Oct 2015 16:00 WIB
proyek 35.000 mw
Pemerintah Diminta Permudah Izin Pembangunan Pembangkit Listrik
Ilustrasi,--Foto: Antara/Bowo Sucipto

Metrotvnews.com, Jakarta: Aliansi Dana Mitra Lingkungan meminta pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan pembangkit listrik di seluruh pelosok Indonesia. Sebab, perizinan dinilai sebagai salah satu hal yang krusial untuk mendorong percepatan proyek 35 ribu MW.

"Lakukan deregulasi dan optimalisasi proses perizinan layanan terpadu satu pintu dalam hal perizinan pembangkit listrik," kata koordinator Dana Mitra Lingkungan, Afif Maschun di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2015).

Afif menyebutkan, sejauh ini pemerintah akan membangun sejumlah PLTU seperti Parit Baru Pantai Kura-Kura, Sintang dan Ketapang. Mengingat pembangunan dilakukan di tingkat daerah, koordiniasi perizinanan menjadi salah satu hal yang urgen saat ini.

"Perlu ada kerjasama pemerintah pusat dan daerah. Adanya tumpang tindih mekanisme perizinan. Masih ada perizinan yang dikeluarkan instansi lain di luar instansi pemerintah," terang dia.

Tak hanya soal perizinan, Afif juga menegaskan masih banyaknya masalah hukum pembebasan lahan dalam proyek 35ribu MW ini. Sehingga, pihaknya minta pemerintah aktif menyelasaikan masalah hukum tersebut.

"Belum ada padu kerja sama pusat dan daerah dalam pengadaan pembebasan lahan. Harusnya ada langkah hukum yang jelas sehingga pelaksaan proyek bisa dipercepat," tukas dia.


(MBM)