Usulan Draf UU KPK Memprihatinkan

K. Yudha Wirakusuma    •    Rabu, 07 Oct 2015 14:37 WIB
revisi uu kpk
Usulan Draf UU KPK Memprihatinkan
Didi Irawadi Syamsuddin--MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Demokrat tak sepakat dengan revisi UU Komisi Pemerantasan Korupsi. Dia menilai isi draf revisi UU KPK memprihatinkan.

"Sungguh sangat memprihatinkan masih ada pihak yang hendak melemahkan dengan cara mengurangi berbagai kewenangan KPK, yang sejatinya dalam kondisi korupsi yang masih marak saat ini. Kewenangan-kewenangan tersebut masih sangat diperlukan," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dalam pesan elektronik, Rabu (7/10/2015).

Demokrat tidak sepakat kalau KPK hanya berwenang dalam pencegahan. Pencegahan dan penindakan harus seiring sejalan.

"Tidak bisa salah satu dihilangkan, jelas para koruptor akan senang apabila tidak bisa ditindak oleh KPK. Tidak akan ada efek jera bagi koruptor manakala tidak bisa ditindak oleh KPK. Apalagi selama ini penindakan oleh KPK sudah cukup berhasil menyelamatkan uang negara secara significan," terangnya.

Partai berlambang bintang Mercy ini juga tak setuju dengan usulan KPK KPK hanya dapat mengusut kasus di atas Rp50 miliar. "Hal ini jelas akan mempersempit ruang gerak KPK. Korupsi minimal Rp1 miliar sebagaimana? UU yang eksis saat ini sudah tepat, banyak oknum penyelenggara negara kisaran korupsinya mulai Rp1 miliar atau beberapa miliar hingga di atas Rp50 miliar. Bagaimanapun oknum-oknum yang telah mengotori negara tetap harus bisa dijangkau oleh KPK," bebernya.

Dia tidak setuju apabila usia KPK dibatasi hanya sampai 12 tahun setelah UU revisi disahkan. Menurut dia, KPK harus tetap ada selama masih ada korupsi.

"Lihatlah Hongkong saja yang kini sudah nyaris bersih dari korupsi, hingga hari ini KPK-nya tetap eksis. Negara masih darurat korupsi. Oleh karenanya tidak ada alasan kuat revisi dengan tujuan mengubah sebagian kewenangan KPK sebagaimana di atas," terangnya.

Enam fraksi di DPR mengusulkan revisi UU KPK. Enam fraksi tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura. Rancangan RUU KPK itu disampaikan saat rapat Badan Legislasi DPR, Selasa 6 Oktober 2015.


(YDH)