Indriyanto Preteli Pasal-pasal 'Ganjil' Revisi UU KPK

Yogi Bayu Aji    •    Rabu, 07 Oct 2015 19:00 WIB
revisi uu kpk
Indriyanto <i>Preteli</i> Pasal-pasal 'Ganjil' Revisi UU KPK
Indriyanto Seno Adji (Depan). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adji,  menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasalnya, ada beberapa pasal ganjil yang justru bakal melemahkan lembaga antikorupsi.

"Misalnya Pasal 14 soal penyadapan harus seizin pengadilan. Kita ini lembaga KPK adalah lembaga khusus, yang secara historis lembaga trigger di mana pun di seluruh dunia pasti punya kewenangan khusus. Itu karakter lembaga khusus," kata Indriyanto di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2015).

Basis penyadapan KPK, kata dia, adalah legal by regulated seperti diatur UU KPK saat ini. Jika perlu perbaikan, dia menilai yang harus diperhatikan adalah evaluasi dan audit proses penyadapan. "Bukan secara umum yang perlu izin yang dinamakan legal by court order," jelas dia.

Indriyanto yang juga masuk dalam tim pakar perumus UU KPK menilai, revisi UU jelas-jelas bertentangan dengan lembaga kekhususan KPK. "Artinya menghilangkan kewenangan-kewenangan untuk melakukan apa yang dinamakan penyadapan,"  jelas dia.

Sementara, Pasal 42 versi revisi yang memasukan kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) juga menyimpang. Pasalnya, secara karakter penidakannya, KPK memang tak boleh menerbitan SP3 karena penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti sejak di tahap penyelidikan.

Pasal 45 ayat 2 yang memaparkan penyelidik yang diangkat dan diberhentikan komisi itu harus atas dasar usulan Polri dan Kejaksaan juga dikritik Indriyatno. "Ini sama sekali berlainan dengan KPK, tidak pernah ada yang seperti itu," jelas dia.

Indriyanto juga menilai Pasal 49 soal penyitaan harus izin pengadilan negeri membahayakan. "Penggeledahan dan penyidikan wewenang penuh lembaga trigger, bisa hilang kalau ini diterapkan,"  papar Ahli Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana ini.

Hal serupa, kata dia, juga terlihat di Pasal 52. "Kalau KPK melakukan pemeriksaan, penyidikan terlebih dahulu dibanding Polisi dan Kejaksaan, KPK wajib melapor ke Polisi dan Kejaksaan, (bisa) menghilangkan fungsi koordinasi super visi ke Polri dan Kejaksaan,"  tambah dia.

Penuntut, kata dia, juga tak bisa dipisahkan dari KPK seperti yang dicantumkan di Pasal 53 revisi UU KPK. Padahal, kata dia, lembaga khusus seperti KPK mempunyai kewenangan terintegrasi: penyelidikan, penyidikan, dan  penuntutan.

"Di sini (Pasal 53) penuntutan diserahkan ke jaksa Kejaksaan, jadi dibuat separation of power. Kalau dengan one roof system untuk lembaga trigger, harus tetap teringetrasi. Ini baru pertama dilakukan di indonesia melalui beberapa anggota DPR," tekan dia.

Terakhir, kata dia, terkait Pasal 73 mengenai usia 12 tahun KPK. Padahal pengertian ad hoc, kata dia, lain dengan lembaga ad interm. "Ad hoc itu sama sekali tidak berbasis durasi tapi untuk maksud dan kondisi," pungkas dia.


(KRI)