Pemerintah Jatim Akan Cabut Izin 61 Pertambangan di Lumajang

Amaluddin    •    Kamis, 08 Oct 2015 20:02 WIB
pertambangansalim kancil
Pemerintah Jatim Akan Cabut Izin 61 Pertambangan di Lumajang
Aktivitas penambangan pasir dan batu di sekitar daerah aliran sungai Serayu di Desa Sumampir, Banjarnegara, Jateng, Selasa (25/8). Foto: Antara/Idhad Zakaria

Metrotvnews.com, Surabaya: Pemerintah Jawa Timur menyebut ada 61 izin penambangan pasir di Lumajang yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Lumajang. Untuk itu, pemerintah Jatim akan mengevaluasi 61 izin itu. Kebijakan ijin itu menyusul banyak ditemukannya penambangan pasir ilegal di kawasan lereng Gunung Semeru dan pantai selatan Jawa.

"Kami akan turun langsung ke Lumajang besok untuk mengevaluasi tambang di sana," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Dewi Putriatni, Rabu (8/10/2015).

Dewi menegaskan, bila ada pertambangan yang bermasalah dengan warga dan lingkungan sekitar, pihaknya berjanji segera mencabut izin operasionalnya.

"Akan kami cabut izinnya kalau sampai ada yang bermasalah. Kami akan tata lagi perizinan dan pengelolaannya agar ke depan tidak terulang kasus yang sama," katanya.

Sementara itu, penambangan pasir di Desa Selok Awar Awar Kecamatan Pasirian yang dioperasikan Kepala Desa Hariyono adalah area yang dimanfaatkan PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS). 

Perusahaan ini memiliki izin untuk menambang sejak 8 Agustus 2012 hingga 8 Agustus 2022 sesuai Izin Usaha Pertambangan nomor 188.45/247/427.12/2012.

Akan tetapi, PT IMMS sudah menghentikan aktivitas tambangnya sejak 13 Juni 2014. Alasannya, perusahaan tersebut tidak memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang. Hal ini sesuai dengan Pasal 102 dan Pasal 103 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.


(UWA)