Realisasi Pajak 2015 Pesimistis Bisa di Atas 90%

Ade Hapsari Lestarini    •    Jumat, 09 Oct 2015 10:33 WIB
pajakdpr ads
Realisasi Pajak 2015 Pesimistis Bisa di Atas 90%
Ilustrasi. (FOTO: AFP/ADEK BERRY)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun pesimistis realisasi pajak 2015 bisa di atas 90 persen. Pasalnya, penerimaan pajak di APBN Perubahan 2015 ternyata masih jauh dari target. Bahkan, Sekretaris Panja Penerimaan Negara DPR tersebut menghitung target penerimaan pajak hanya akan sampai 77 persen.

"Artinya defisit akan membengkak cukup besar. Mau tak mau pemerintah harus mencari alternatif pembiayaan baru, yakni dari utang. Itu kalau tak ada alternatif lain," katanya, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Misbakhun menambahkan, dari shortfall penerimaan negara tahun ini, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan diimbau berani menghitung ulang target penerimaan negara untuk RAPBN 2016. Tujuannya, demi memastikan kegiatan perekonomian tetap berjalan.

Selain itu, dalam kondisi perekonomian negara yang menurun, target penerimaan negara tak boleh terlalu tinggi. Sebab, target tinggi pasti berkonsekuensi pada semakin tingginya beban ke pengusaha dan ujungnya masyarakat.

"Jangan sampai target penerimaan pajak tinggi, realisasi pertumbuhan negatif, effort negara malah menyebabkan konstraksi luar biasa di dunia usaha. Akhirnya semua bisa berantakan," jelas dia.

Sementara dalam RAPBN 2016, pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp1.318 triliun atau naik 5,95 persen dari target 2015. Padahal untuk target 2015 saja bakal meleset sehingga menimbulkan defisit besar.

"Kalau perlu diturunkan, ya turunkan dong. Bagi saya, kalau mau ada relaksasi ini, akan jadi insentif bagi dunia usaha. Karena dalam situasi ekonomi berat, tak mungkin mengejar pengusaha," kata Misbakhun, sembari memastikan DPR tetap akan mendukung pemerintah bila menurunkan target pajak.

Di sisi lain, Politikus Golkar itu menambahkan, ketika tax amnesty atau pengampunan pajak mulai diwacanakan, maka banyak pihak mempersoalkannya. Padahal, menurut dia tax amnesty bisa menjadi solusi atas defisit APBN akibat target penerimaan pajak tak tercapai.

"Kita mau bicarakan tax amnesty saja media massa sudah meributkan. Tak dilihat ini kepedulian DPR mencari jawaban atas shortfall serius seperti ini. Supaya kita tak selalu terjebak utang baru yang jadi beban generasi mendatang," tukas dia.

Mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan pun mengingatkan bahwa target penerimaan negara terlalu tinggi juga akan berimbas kepada stigma negatif kepada Pemerintahan Jokowi, serta kepada para pejabat di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

"Kasihan saya sama pemerintah pusat. Target penerimaan tak tercapai, indikator makro tak tercapai. Karena apa? Kita sudah tahu itu takkan tercapai, tapi kita bikin target tinggi-tinggi," katanya.

Misbakhun juga mengharapkan semua pihak bisa menyumbangkan pikiran untuk mencari solusi bersama. "Jangan sampai nanti anda semua disalahkan secara kinerja dan politik. Padahal masalahnya cuma karena target yang tidak masuk akal sejak awal," bebernya.

Ditambahkannya, penurunan target penerimaan itu akan menjadi sinyal positif bagi pengusaha. Karena mereka sadar takkan jadi target utama Pemerintah lagi demi memenuhi target penerimaan.

"Kalau mau bukti penurunan, lihat saja industri rokok yang katanya inelastis dan tak mungkin turun. Kami sudah menerima laporan resmi mereka. Tahun ini, produksi dan penjualan menurun. Kalau cukainya dipaksakan, PHK akan luar biasa. Sampoerna sudah melakukan. Yang lain juga. Nanti buruh mereka bagaimana? Mending kita tahan dulu," ungkapnya.

Seperti diketahui, Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito saat raker degan Komisi XI mengatakan hingga 8 Oktober, penerimaan negara dari pajak termasuk gas baru mencapai 53,02 persen dari target Rp1.294,2 triliun. Dirjen Pajak pun masih optimistis bisa mengejar target dengan sisa waktu yang ada. Ia memerkirakan realisasi pajak hingga akhir tahun ini bisa mencapai 91,3 persen, atau hanya defisit Rp112,5 triliun.

Sementara Dirjen Bea Dan Cukai, Heru Pambudi, memastikan pihaknya memang menurunkan target Bea dan Cukai untuk RAPBN 2016, yakni Rp186,52 triliun. Angka itu turun dibandingkan target APBN-P 2015 yang sebesar Rp194,99 triliun. "Kita tetapkan target yang cukup realistis dengan kondisi terkini," kata Heru.


(AHL)