Wacana KPK Bisa Terbitkan SP3, JK: Samad dan BW Saja Minta SP3

Dheri Agriesta    •    Senin, 12 Oct 2015 16:16 WIB
revisi uu kpk
Wacana KPK Bisa Terbitkan SP3, JK: Samad dan BW Saja Minta SP3
Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan upaya untuk perbaikan persoalan teknis. Revisi, kata dia, tak akan memengaruhi prinsip pemberantasan korupsi. 

"Sebenarnya pembicaraan mengenai ini hanya masalah teknis, bukan masalah prinsip. Prinsip dalam artian pemberantasan korupsi itu prinsip kan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).

Saat ditanya beberapa pasal yang dianggap bisa melemahkan KPK, misalnya wewenang KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), JK menilai itu merupakan bagian dari upaya perbaikan teknis. 

"Yang lainnya itu kan teknis, seperti SP3. Kenapa SP3? Ya, kan orang KPK kan manusia biasa, bisa salah. Contohnya juga Abraham Samad dan Bambang (Widjojanto) minta SP3 juga, masa Ketua KPK minta SP3 tapi KPK tidak bisa, tidak adil kan?" kata JK.

Abraham Samad dan Bambang Widjojanto adalah bekas komisioner KPK yang kini mesti menghadapi proses hukum di Mabes Polri. Banyak pihak yang meminta polisi menghentikan kasus yang menjerat keduanya. Meski begitu, JK menyerahkan keputusan revisi UU KPK kepada DPR.

"Tentu tergantung DPR, tapi maksudnya revisi itu kan lebih tentang teknis, ya teknis pelaksanaan bukan prinsip tentang korupsi mau dibebaskan, tidak," tegas JK.

Sebelumnnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menagih sikap Presiden Joko Widodo terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Jokowi diminta menunjukkan posisinya dalam perbaikan UU yang dinilai justru melemahkan lembaga antikorupsi.

"Sebaiknya Presiden Jokowi segera bersikap terkait kisruh revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK)," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi usai menjadi pembicaran pada seminar nasional pendidikan yang digelar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram di Mataram, Sabtu 10 Oktober.

Saat ini, DPR sedang menggodok draf revisi Undang-Undang KPK. Namun, dalam beberapa pasal rancangan aturan tersebut terdapat hal-hal yang dianggap menimbulkan kontroversi.

Pasal 4, contohnya, mencantumkan tujuan pembentukan KPK untuk mencegah korupsi. Selanjutnya di Pasal 5, DPR menyatakan KPK dibentuk untuk masa waktu 12 tahun semenjak undang-undang baru disahkan.

Di samping itu, KPK juga hanya bisa mengusut kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara minimal Rp50 miliar. Hal itu tercantum dalam Pasal 13 draf revisi UU KPK. 

Enam fraksi di DPR mengusulkan soal revisi UU KPK. Fraksi-fraksi tersebut adalah, PDI Perjuangan, Golkar, PPP, Nasdem, PKB, dan Fraksi Hanura. Rancangan RUU KPK itu disampaikan saat rapat Badan Legislasi DPR, pada Selasa 6 Oktober 2015. 


(KRI)