Revisi UU KPK

Menkopolhukam Anggap Beberapa Pasal di Draf Masuk Akal

Desi Angriani    •    Senin, 12 Oct 2015 17:13 WIB
revisi uu kpk
Menkopolhukam Anggap Beberapa Pasal di Draf Masuk Akal
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Rivan Awal Lingga/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menilai beberapa pasal dalam draf revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk akal untuk diterapkan. Syaratnya, pasal-pasal tersebut harus ditata dengan benar. 

"Setahu saya belum ada format yang resmi. Logika saya (soal revisi UU KPK) bisa masuk akal kalau ditata dengan benar," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Luhut menuturkan ada beberapa poin yang masuk akal dalam revisi UU KPK tersebut. Antara lain, Pertama menyangkut kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kedua, dibentuknya dewan pengawas KPK. Terakhir, basis penyadapan oleh KPK dapat dilakukan setelah ada alat bukti.

"SP3 itu menurut Ketua Mahkamah Agung kami konsultasi itu melanggar hak asasi manusia karena orang yang meninggal orang yang stroke masa perkaranya jalan. Kedua, pengawasan gimana pun KPK harus punya pengawas bisa ditunjuk pemerintah. Ketiga, masalah penyadapan itu dilakukan setelah ada alat bukti bahwa orang itu terlibat korupsi," beber mantan Kepala Staf Kepresidenan ini.

Luhut pun memastikan tidak ada draf yang berisi pemangkasan umur KPK menjadi 12 tahun. Kendati demikian, Luhut menegaskan presiden akan menolak revisi tersebut selama melemahkan KPK.

"Tidak ada konteks itu. Presiden tetap minta KPK sebagai badan yang bisa melakukan penindakan korupsi yang kuat," pungkas dia.

Wacana revisi UU KPK kembali menghangat. Revisi itu diusulkan enam fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Hanura. Pengusul terbanyak dari Fraksi PDI Perjuangan, yakni 15 anggota, diikuti NasDem 12 anggota, Golkar sembilan anggota, PPP lima anggota, dan Hanura tiga anggota.

Salah satu tema yang diangkat adalah pembatasan waktu kerja buat KPK, yang dibatasi 12 tahun setelah UU tersebut diundangkan. Kemudian, soal pencabutan kewenangan pemberantasan korupsi yang diganti menjadi pencegahan.


(KRI)