Pemerintah Belum Ambil Opsi Divestasi Freeport

Husen Miftahudin    •    Jumat, 16 Oct 2015 18:04 WIB
freeport
Pemerintah Belum Ambil Opsi Divestasi Freeport
Wakil Presiden Jusuf Kalla (AFP PHOTO/KAZUHIRO NOGI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah belum mengambil opsi untuk divestasi atau mengambil saham PT Freeport Indonesia. Padahal, program divestasi Freeport yang secara bertahap melepas saham anak perusahaan Freeport McMoran yang berkedudukan di Amerika Serikat (AS) sebesar 20 persen kepada Indonesia dimulai sejak 14 Oktober lalu.

"Divestasi itu kan banyak bentuknya. Saya belum, belum lihat itu. Kita lihat nanti," singkat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), ketika ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2015).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengamanatkan paling lambat 14 Oktober 2015, Freeport sudah harus mendivestasikan lagi sahamnya sebesar 10,64 persen. Lalu 10 persen lagi akan didivestasikan pada Oktober 2019. Saat ini pemerintah baru memiliki 9,36 persen saham Freeport.

Dalam proses divestasi ini, opsi yang muncul adalah pengambilan saham ditawarkan pada pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat tak kunjung membeli saham tersebut maka nantinya akan diserahkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ditindaklanjuti.

Namun, bila BUMN pun tak mampu menyerap saham tersebut maka nantinya diberikan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Akan tetapi, apabila BUMD juga tidak bisa menyerap saham itu maka opsi terakhir yang dilakukan yakni ditawarkan ke swasta.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku masih belum menyiapkan sama sekali anggaran untuk membeli saham Freeport. "Kita belum siapkan itu (anggaran untuk divestasi)," ujar Bambang.

Bambang membenarkan bahwa seharusnya pemerintah menyiapkan anggaran untuk menambah besaran kepemilikan saham Freeport. Namun, hingga kini belum ada pembicaraan di tingkat kabinet terkait divestasi tersebut.

"Iya (harusnya disiapkan), tapi kita belum bicara. Jadi belum disiapkan. Sudah jelas," pungkas Bambang.


(ABD)