Banyak Dikritik, Arsul Minta Jaksa Agung Tingkatkan Kinerja

Githa Farahdina    •    Jumat, 16 Oct 2015 18:12 WIB
jaksa agung
Banyak Dikritik, Arsul Minta Jaksa Agung Tingkatkan Kinerja
Arsul Sani----MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaksa Agung Muhammad Prasetyo belakangan menjadi sorotan. Namanya disebut terlibat di belakang kasus dana bantuan sosial di Sumatera Utara, yang menyeret Patrice Rio Capella.

Tak hanya itu, kinerjanya pun dinilai tak terlalu gemilang. Sebagian orang menghubungkan dengan sosoknya yang berlatar belakang politikus. Sehingga, konflik kepentingan dinilai tak bisa terelakkan.

Anggota Komisi III dari Fraksi PPP menilai Jaksa Agung berlatar belakang partai politik bukanlah isu baru dalam sejarah kejaksaan. Baharuddin Lopa dari PPP, Marzuki Darusman dari Golkar dan Abdurrahman Saleh dari PBB adalah tiga Jaksa Agung berlatar belakang politik. Namun, ketiganya tak terlalu disorot. Pasalnya, mereka menunjukkan kinerja baik.

"Jadi, untuk Jaksa Agung sekarang, Pak Prasetyo, terdapat tantangan untuk menunjukkan peningkatan kinerja penegakan hukum maupun percepatan reformasi birokrasi di jajaran kejaksaan," kata Arsul ketika dihubungi, Jumat (16/10/2015).

Pencapaian kinerja Prasetyo pun, tambah politikus PPP ini, harus disampaikan kepada publik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pasalnya, persoalan utama Jaksa Agung berlatar belakang politik adalah ketika publik merasa kinerja kejaksaan secara keseluruhan tidak memuaskan.

"Pada titik inilah keterkaitan Jaksa Agung dengan parpol akan dihubung-hubungkan terus," tambah Arsul.

Tapi, Arsul tak mau terlalu jauh mengomentari perlu tidaknya Prasetyo diganti. Penggantian Jaksa Agung menjadi hak prerogratif Presiden Joko Widodo. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah mengevaluasi secara komprehensif untuk mengganti seorang anggota kabinet, termasuk jaksa agung.

"Jadi ukurannya bukan dia dari parpol atau bukan. Pejabat penegak hukum di manapun dapat tekanan politik bukan hal baru di Indonesia kita," terangnya.

Hanya bagaimana mereka menyikapi persoalan itu. Tantangan penegak hukum yang mutlak adalah harus bisa mengatasi dan mengelola tekanan politik dengan baik.

"Ya bekerjalah berdasarkan fakta dan alat bukti, tidak menjadikan penegakan hukum sebagai panggung pencitraan, dan punya ketegasan tapi bijak berkomunikasi atau menghadapi orang politik," tambahnya.


(TII)