Presiden Dipertimbangkan sebagai Pengambil Keputusan dalam JPSK

Suci Sedya Utami    •    Senin, 19 Oct 2015 10:58 WIB
jpsk
Presiden Dipertimbangkan sebagai Pengambil Keputusan dalam JPSK
Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun (FOTO ANTARA/Ismar Patrizki)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara internal tengah membahas Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU-JPSK) yang diajukan pemerintah melalui Menteri Keuangan RI.

Dalam pembahasan internal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun menyatakan pihaknya sedang mempertimbangkan apakah Presiden boleh masuk sebagai pihak yang mengambil keputusan ketika tengah terjadi krisis atau tidak.

Jika RUU JPSK disetujui dan berubah menjadi UU maka setidaknya ada empat institusi yang memegang tanggung jawab penuh untuk menentukan assessment terkait penyelesaian sebuah krisis atau tidaknya, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Ya nanti kan lagi kita bahas, siapa yang tanda tangan soal penetapan krisis itu. (Meski Ketua KSSK Menkeu) kan vice officio bisa Presiden. Jadi enggak ada masalah," kata Misbakhun kepada Metrotvnews.com, di Jakarta, Senin (19/10/2015).

Hal tersebut menjawab usulan dari mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri yang menilai dalam UU JPSK peranan Presiden terbilang sedikit dalam kondisi krisis. Hal senada juga terlontar dari mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom yang menyatakan masuknya pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan untuk mengambil keputusan ketika krisis dapat mencegah kriminalisasi pengambil keputusan.

Dalam hal ini, Misbakhun berharap agar orang yang memutuskan krisis atau tidaknya merupakan orang yang berkuasa penuh. Atau jika tidak, merupakan pemegang mandat dari Presiden. Namun dirinya menekankan, yang akan ditekankan dari adanya UU ini nantinya yakni sebuah mekanisme penanganan krisis yang secara sistem dibangun didasarkan pada UU dan peraturan yang berlaku.

"Ya kita ingin yang memutuskan krisis dan enggak krisis itu adalah sebuah lembaga yang mempunyai mandat penuh dari Presiden. Secara legal itu akan memberikan kedudukan yang kuat bahwa krisis itu diputus oleh Presiden. Ini sedang kita bicarakan di internal, siapa yang akan memutuskan," jelas mantan Pegawai Ditjen Pajak ini.

Lebih jauh, Misbakun menambahkan, pembahasan RUU JPSK sedang dikebut dan sudah hampir selesai, sehingga diharapkan bisa rampung Oktober ini. "Ya Paling enggak akhir tahun ini kita selesaikan. Tapi Saya harap karena desakan ya akhir masa sidang ini (Oktober)," pungkasnya.



(ABD)