Suyitno Tak Tahu Soal Insentif Pajak Tak Resmi yang Dikantongi Pejabat

Batur Parisi    •    Senin, 19 Oct 2015 21:56 WIB
pajak
Suyitno Tak Tahu Soal Insentif Pajak Tak Resmi yang Dikantongi Pejabat
Foto: Ilustrasi insentif pajak tak resmi/Antara

Metrotvnews.com, Cilegon: Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Cilegon Suyitno mengaku tak tahu soal penerimaan  duit hasil pemungutan pajak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon yang dituduhkan kepadanya dan sejumlah pejabat daerah Kota Cilegon lainnya. Suyitno disinyalir mengantongi uang tak resmi itu sebesar Rp100 juta.

"Kalau untuk insentif saya tahu, akan tetapi besaran yang diterima masing-masing pejabat saya tidak tahu. Karena saya fokus untuk pembangunan Kota Cilegon," kata Suyitno saat ditemui Metrotvnews.com di ruang kerjanya, Jumat (16/10/2015).

Ketika ditanya terkait tentang Tenaga Harian Lepas (THL) DPPKD Kota Cilegon yang disinyalir mengantongi insentif pajak tak resmi sebesar Rp11 juta, Suyitno terkejut. "Masak sampai segitu? Coba nanti saya cek karena saya lagi fokus untuk Kota Cilegon kedepannya," ujar dia.

Data yang dihimpun Metrotvnews.com, Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Cilegon Suyitno diduga menerima duit hasil pemungutan pajak DPPKD itu sebesar Rp100 juta. Sementara, pejabat Kota Cilegon lainnya mengantongi uang tak resmi itu yakni Wakil Wali Kota Cilegon sebesar Rp86 juta, Sekretaris Daerah Cilegon Rp100 juta, Kepala DPPKD Rp106 juta, dan pejabat lain serta tenaga harian lepas (THL) masing-masing Rp11 juta per tiga bulan.

"Semuanya kebagian kok. Baik honorer, THL, dan PNS yang bekerja di DPPKD. Jumlah yang diterima enggak sama, tergantung jabatan," kata seorang THL di DPPKD Kota Cilegon, Banten, yang enggan disebutkan namanya.

Duit hasil pemungutan pajak DPPKD itu mereka sebut insentif penerima pajak. Diduga uang yang mereka kantongi itu tak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon. Pasal 5 Perda itu menyebutkan insentif yang diterima paling besar enam kali gaji pokok ditambah tunjangan.

"Benar adanya peraturan itu, tetapi kebanyakan praktik di lapangan tidak sesuai dengan peraturannya. Banyak yang menerima lebih dari aturan yang berlaku," kata dia.

Sementara, belum ada konfirmasi dari Kepala DPPKD Kota Cilegon Maman Maulidin. "Bapak sedang tidak berada di kantor," kata salah seorang staf Kepala DPPKD Kota Cilegon.


(TTD)