Buruh Jatim Anggap RPP Pengupahan Bertentangan dengan UUD 1945

Amaluddin    •    Selasa, 20 Oct 2015 14:37 WIB
buruh
Buruh Jatim Anggap RPP Pengupahan Bertentangan dengan UUD 1945
Aksi buruh menolak RUU Pengupahan, 20 Oktober 2015, MTVN - Amaluddin

Metrotvnews.com, Surabaya: Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi menolak rencana pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan untuk menerapkan kenaikan upah minum. Sebab, rencana pengesahan RPP tersebut dinilai akan membuat buruh semakin miskin.

"Kenapa kami menolak rencana pengesahan itu, karena para buruh akan semakin miskin, dan upah buruh semakin murah," kata Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Djazuli, di sela-sela menggelar aksi demontrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (20/10/2015).

Jazuli menjelaskan, rencana pemerintahan Jokowi-JK yang akan mengesahkan RPP itu bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 Undang Undang Dasar (UUD) 1945. "Rencana pengesahan RPP ini juga melanggar pasal 89 UU no 13 tahun 2003," katanya.

Harusnya, kata Jazuli, pengesahan RPP ini harus dimulai dari tingkat kota/kabupaten ke Provinsi yang kemudian diusulkan ke pemerintah pusat. "Harusnya melalui dari Provinsi dulu, bukan malah pemerintah pusat yang mengambil alih. Karena penetapan upah harus disesuaikan survei kebutuhan layak, bukan hanya karena inflasi dan ekonomi saja," tandasnya.

Hingga kini, aksi penilakan masih berlangsung. Para buruh datang dari Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Malang, dan Probolinggo.

Ratusan anggota Polrestabes Surabaya dan Polda Jawa Timur bersiaga di sejumlah titik. Selain menjaga kondusifitas demonstrasi, polisi juga mengatur lalu lintas agar kemacetan tak terjadi selama aksi berlangsung.
 


(RRN)