Pansus Pelindo II Disarankan Undang Orang yang Mengerti BUMN

K. Yudha Wirakusuma    •    Kamis, 22 Oct 2015 12:58 WIB
pelindo
Pansus Pelindo II Disarankan Undang Orang yang Mengerti BUMN
Ilustrasi rapat pansus pelindo--Antara/Yudhi Mahatma

Metrotvnews.com, Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II diminta mengundang orang-orang yang mengerti soal cara kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Masukan tersebut dapat didapat dari pakar ekonomi dan bisnis yang mengerti cara PT Pelindo II bekerja.

"Saya rasa para pakar infrastruktur yang terlibat dalam membangun ekonomi dan ahli di bidang BUMN harus diundang," kata Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali saat dihubungi, Kamis (22/10/2015).

Rhenald menilai Pansus hanya fokus pada bidang hukum. Itu akan membuat masukan kinerja Pelindo yang sudah baik tidak ada. Apalagi, yang diundang dalam forum pansus itu adalah serikat pekerja Jakarta Internasional Container Terminal, yang memiliki konflik kepentingan dengan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino. "Kalau isinya orang sakit hati semua ya susah," ujar Rhenald.

Rhenald menilai, banyaknya protes kepada RJ Lino karena BUMN di bawah kepemimpinan Menteri Rini Soemarno tengah melakukan perubahan yang radikal, termasuk di Pelindo II.

Misalnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung banyak diprotes karena dibangun di tengah-tengah akses transportasi yang sudah memadai. Padahal banyak daerah lain yang banyak membutuhkan infrastruktur transportasi.

Rhenald menilai, BUMN dituntut mempunyai keuntungan besar sehingga wajar jika bekerjasama dengan China membangun kereta cepat di daerah yang ramai penduduk, seperti Jakarta-Bandung.

Adapun pembangunan infrastruktur transportasi di daerah lain yang masih sepi penduduk, lanjut dia, merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. "Tapi terjadi lah konflik di masyarakat karena BUMN masih disamakan dengan kementerian teknis," kata Rhenald.

Di Pelindo II sendiri, lanjut dia, sudah ada keberhasilan membangun dan menata Tanjung Priok. Upaya untuk membangun pelabuhan dengan ukuran yang lebih besar tanpa tambahan dana dari APBN pun sudah dilakukan. Nantinya, Pelindo II akan berkongsi dengan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, Jakpro, untuk membangun pelabuhan raksasa, yang diberi nama Port of Jakarta. Rencananya, pelabuhan itu memiliki luas sekitar 2.500 hektare.

"Sebentar lagi akan jadi tiga pelabuhan besar di Tanjung Priok tanpa tambahan uang negara, lebih tertata. Income puluhan kali lipat bagi negara, operator kelas dunia bersedia tender dan membayar mahal," ucapnya.

Rhenald mengaku bersedia apabila diundang Pansus Pelindo II untuk menjelaskan kinerja BUMN modern ini. "Saya bersedia kalau mereka mau dan mendengarkan penjelasan mengenai bisnis, bukan soal politik. Saya juga merekomendasikan mereka mengundang pakar hukum bisnis, yang memahami mengenai kerjasama internasional antarbangsa," ucap dia.


(YDH)