Humas MA: Majelis Tak Tentukan Kepengurusan Parpol yang Sah

Al Abrar    •    Kamis, 22 Oct 2015 17:07 WIB
pppgolkar
Humas MA: Majelis Tak Tentukan Kepengurusan Parpol yang Sah
Suhadi. Foto: Immanuel Antonius/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Agung mengabulkan kasasi DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Persatuan Pembangunan (PPP) versi Djan Faridz. Namun bukan berarti dua kepengurusan kubu tersebut yang sah.  

Juru Bicara MA Suhadi mengatakan, mengesahkan kepengurusan Golkar dan PPP bukan kewenangan pengadilan. Menurut Suhadi, pihaknya hanya mengabulkan kasasi yang diajukan Golkar kubu Ical dan PPP kubu Djan, bukan menentukan kepengurusan yang sah.

"MA tidak menentukan mana yang disahkan kepengurusannya. Yang jelas putusan MA 20 Oktober dalam tingkat kasasi dari kedua kasus itu, baik Golkar maupun PPP, memutuskan mengabulkan permohonan pemohon, membatalkan putusan PT TUN dan kembali ke PTUN tingkat I," kata Suhadi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Ketika disinggung apakah masih ada upaya hukum bagi kepengurusan partai, Suhadi mengatakan masih terbuka upaya hukum luar biasa yang bisa ditempuh kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Lasksono dan PPP kubu Romahurmuziy pascaputusan MA.

"Ada upaya hukum luar biasa kalau bisa memenuhi syarat. Syaratnya adalah adanya novum atau bukti-bukti baru," tambahnya.

MA mengabulkan permohonan kasasi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dan PPP kubu Djan Faridz. Putusan itu membatalkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono untuk Golkar dan Romahurmuziy di PPP. 


(KRI)