3 Rekomendasi UGM Tuntaskan Kasus Kebakaran Lahan

Ahmad Mustaqim    •    Kamis, 22 Oct 2015 22:13 WIB
kabut asapasapkebakaran lahan dan hutan
3 Rekomendasi UGM Tuntaskan Kasus Kebakaran Lahan
Helikopter Bolkow BO-105 melakukan water bombing di atas lahan gambut yang terbakar, di perkebunan sawit di Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu (21/10). Foto: Antara/Jessica Helena Wuysang

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Ahli hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, Hari Supriyono, merekomendasikan tiga hal dalam menangani kebakaran lahan di Sumatra dan Kalimantan. 

Rekomendasi pertama, yakni dengan menerapkan legal audit. "Penyebab kebakaran lahan tak lepas dari kebijakan masa lalu yang terimbas pada hari ini," kata Hari, di Gedung Pusat UGM, Kamis (20/10/2015).

Hari menyoroti ada beberapa aturan yang perlu perbaikan, di antaranya UU Perkebunan dan UU Kehutanan. Menurutnya, aturan tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya penyalahgunaan fungsi lahan. "Apakah berani? Kebijakan hukum harus berani. Jika masih membuka lahan sawit (perusahaan) harus ditutup," katanya.

Rekomendasi kedua, lanjut Hari, pemerintah harus langsung masuk wilayah audit perizinan pemilik lahan yang disalahgunakan. Ia menduga ada ribuan perizinan, baik perusahaan ataupun perorangan, yang memakai lahan gambut.

"Pemerintah wajib mengoreksi izin-izin yang terbit dan memiliki kemungkinan menyimpang atau mengakali hukum. Lahan gambut harus dilindungi," kata dia.

Kemudian, rekomendasi ketiga yakni dalam hal penegakan hukum. Hari yakin aparat penegak hukum mengetahui siapa pelaku pembakaran lahan hutan. Untuk itu, Hari meminta Presiden Jokowi memimpin langsung penegakan hukum itu.

Menurutnya, jika terjadi putusan rendah, bukan murni kesalahan hakim, namun bagaimana aparat mengumpulkan alat bukti. "Ini bisa juga menjadi pintu masuk KPK atau penegak hukum lain. Penegakan hukum serius, langkah terbuka, dan transparan," ujarnya.

Ahli lahan gambut UGM, Oka Karyanto meminta publik tidak underestimate atas terjadinya bencana asap itu. Pihaknya juga meminta pemerintah tidak menjanjikan bencana kebakaran tak akan terjadi lagi.

Oka mengatakan UGM telah melakukan kajian dengan melibatkan sejumlah ahli di masing-masing bidang, seperti ahli air, geologi, dan hutan. "Harus ada perubahan fundamental lebih dulu," kata dia.



(UWA)