Satu Tahun Jokowi-JK

Sorotan Demokrat Soal Kondisi Perekonomian

Arga sumantri    •    Jumat, 23 Oct 2015 01:17 WIB
1 tahun jokowi-jk
Sorotan Demokrat Soal Kondisi Perekonomian
Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, Waketum Demokrat Syarief Hasan, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin--Dok.MI.

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Demokrat menyoroti satu tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK di bidang ekonomi. Partai Demokrat punya cukup banyak catatan soal kondisi ekonomi Indonesia setahun terakhir.

Pertama soal pelambatan ekonomi. Partai Demokrat melihat terjadinya pelambatan ekonomi Indonesia berikut segala implikasinya, disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Partai Demokrat menilai hal itu biasa terjadi, Sebab juga pernah dialami era pemerintahan SBY.

Namun, Partai Demokrat meminta pemerintah berhenti mencari kambing hitam atas persoalan serius kondisi perekonomian tanah air.

"Pengakuan terbuka dari para pemimpin negara dan pemerintah amat diperlukan. Karena dengan demikian langkah-langkah yang diambil pasti lebih efektif," kata Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan di kantor DPP PD, Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).

Selanjutnya, menurut Partai Demokrat, permasalahan ekonomi utama yang tengah dihadapi bukan hanya nilai tukar rupiah yang melemah tajam satu tahun terakhir ini. Partai Demokrat mengemukakan setidaknya ada beberapa persoalan ekonomi lainnya yang harus dikelola dan diatasi oleh pemerintah saat ini.

Pertama yaitu pertumbuhan yang melambat. Kedua, stabilitas harga yang terganggu (Inflasi), kemudian terjadinya PHK dan meningkatnya pengangguran (Unemployment).

Kemampuan efektifitas APBN dan APBD (Fiscal) juga harus jadi perhatian pemerintah. Termasuk, menurut Partai Demokrat yakni meningkatnya angka kemiskinan di 2015, serta turunnya kepercayaan dari masyarakat dan pelaku dunia usaha.

"Beberapa kali Partai Demokrat memberikan rekomendasi pada Presiden Jokowi agar semua kebijakan dan tindakan pemerintah benar-benar menyentuh tujuh isu utama ini secara langsung," ungkap Hinca.

Meski dianggap penting, paket-paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, menurut Partai Demkorat, bukanlah yang menjadi harapan rakyat. "Tetapi hasil nyata yang dicapai sehingga hasil keadaan ekonomi yang dirasakan rakyat memang menjadi lebih baik," tambah Hinca.

Partai Demokrat, mengapresiasi negara, khususnya Bank Indonesia sebab mampu membuat nilai tukar rupiah mengalami penguatan dua bulan terakhir. Capaian nilai tukar rupiah sehingga tidak menyentuh angka psikologis Rp15 ribu per dollar Amerika, dianggap sebagai langkah yang tepat dan melegakan rakyat.

Partai Demokrat juga mengingatkan pemerintah agar menetapkan secara benar dan realistis rencana penerimaan dan pembelanjaan negara pada APBN 2016. Sementara, pengelolaan penggunaan anggaran pada APBN-Perubahan 2015, juga harus tepat dan terkontrol dengan baik oleh DPR dan DPD.

"APBN dan kebijakan fiskal yang tepat dapat menjadi sarana stimulasi pertumbuhan ekonomi, sekaligus mencegah meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di negeri kita. Pemerintah harus benar-benar menggunakan anggaran secara transparan dan akuntabel kedepan nanti," jelas Hinca.


(AZF)