Misteri Pasal Kretek

Surya Perkasa    •    Jumat, 23 Oct 2015 05:39 WIB
indonesia dan kretek
Misteri Pasal Kretek
Sejumlah Pekerja menyelesaikan proses pembuatan rokok kretek di pabrik rokok, Kudus, Jawa Tengah. (foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko)

Metrotvnews.com, Jakarta: Rokok Kretek kembali menjadi bahan perdebatan saat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebudayaan. Masuknya pasal kretek tradisional dalam UU Kebudayaan, yang kemudian dihapus karena alasan ‘keresahan masyarakat’, menjadi sebuah misteri tersendiri.

Wakil Ketua Badan Legislatif dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo menjelaskan bahwa proses pembahasan UU Kebudayaan ini telah sesuai dengan aturan. Pengusulan dan pembahasan telah mengikuti UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, dan Peraturan DPR nomor 2 tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiakan Rancangan Undang-Undang.

UU Kebudayaan sendiri merupakan usulan dari Komisi X DPR yang ingin membuat UU induk untuk kebudayaan Indonesia. “Nah, dalam aturan, Komisi, Pemerintah, DPD, atau anggota dapat mengusulkan RUU,” kata Firman ketika berbincang dengan metrotvnews.com, Senin (19/10/2015).

RUU yang telah dirancang di Komisi X DPR kemudian dibawa ke Badan Legislasi (Baleg) sekitar bulan September lalu. RUU Kebudayaan dibahas di Baleg karena telah disepakati di tingkat Komisi dan menjadi keputusan tingkat satu untuk diharmonisasi dengan aturan-aturan yang lain.

Kretek Masuk UU Kebudayaan

Dinamika politik pun terjadi dalam proses harmonisasi. Dalam pembahasan UU Kebudayaan di Badan Legislasi, Firman mengakui menjadi salah satu orang yang mendukung masuknya pasal kretek ke dalam RUU Kebudayaan. Kretek sebagai budaya khas Nusantara pun jadi alasan Firman.

“Memang saya yang melontarkan. Kenapa? Karena sejarah menunjukkan, kretek itu adalah warisan budaya,” kata Anggota Komisi IV DPR itu.

Hal ini telah dipastikannya dari ke beberapa budayawan seperti Mohammad Sobari dan Butet Kertaradjasa. Kretek sebagai budaya khas nusantara pun diamini oleh pakar sejarah dan akademisi.

Dia juga telah mengkomunikasikan niatnya hal ini dengan Menteri Perdagangan Kabinet Kerja Jokowi-JK yang pertama, Rachmat Gobel. Dia juga menggunakan argumen dari beberapa buku penelitian terkait kretek.

Berdasarkan beragam masukan dan naskah yang ada, kretek merupakan rokok khas nusantara yang terdiri dari campuran tembakau dan cengkih. Ini sangat unik dan tidak ditemui di negara asing.

Budaya kretek tumbuh dan berkembang pesat di kawasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, kemudian berubah menjadi industri yang rokok lokal yang berpotensi besar. “Hitung-hitung ekonomisnya, industri rokok lokal itu sangat besar. Tahun 2013 saja, industri senilai Rp248 triliun ini memberi sumbangsih sebesar Rp131 triliun. Sekitar 56 persen dari nilai industrinya,” kata Firman.

Perbandingannya sangat jauh jika dibandingkan industri lain seperti real estate dan konstruksi yang nilainya Rp907 triliun, tapi hanya memberikan pajak sekitar Rp142 triliun atau sekitar 15,7 persen.

Walau Firman menjelaskan, niat dimasukkannya pasal kretek sendiri lebih untuk melindungi budaya kretek sebagai rokok lokal. Salah satunya untuk menghindari budaya kretek diambil negara lain.

“UU Kebudayaan ini kan dibuat untuk melindungi budaya bangsa. Kenapa kita lindungi, karena bila suatu saat kretek ini dipatenkan negara lain, makan industri kretek konvensional harus bayar royalti ke negara tersebut. Apalagi kita sedang bahas UU Hak Paten dan Merek,” ujar Firman.

Dia pun menegaskan bahwa yang ingin diatur hanya sebatas kretek sebagai budaya. Bukan seluruh industri rokok. “Ini kretek lho ya. Bukan rokok. Ini beda,” kata Firman.

Setelah melewati diskusi panjang, pasal kretek pun menyisip di pasal 37 RUU Kebudayaan hasil harmonisasi. Kretek berdiri bersama dengan: bahasa dan aksara daerah; tradisi lisan; kepercayaan lokal; sejarah; arsip, naskah kuno, dan prasasti; cagar budaya; upacara tradisional; kesenian tradisional; kuliner tradisional; obat-obatan dan pengobatan tradisional; serta beberapa hal lain.

Masyarakat bersuara

Menyisipnya pasal kretek dalam UU Kebudayaan ini menjadi sorotan masyarakat. Perdebatan dan lobi-lobi seputar masuknya pasal kretek ini menjadi santapan media. Sebab tidak hanya di kalangan politik dan dewan saja, budawayan, ekonom, serta pejabat pemerintah ikut beragumen dalam perdebatan ini.

Firman klaim pasal kretek ini sudah disepakati di tingkat mini fraksi. Namun setelah banyak banyak disorot, banyak muncul penentangan-penentangan dari kelompok politikus. Isu kebudayaan pun dibenturkan dengan isu kesehatan.

“Ada pengertian yang berbeda dari orang-orang yang anti-kretek. Mereka menggunakan negative campaign (kampanye hitam), ‘masa kretek yang merusak kesehatan masuk (budaya)’. Siapa yang bilang kretek itu merusak?” kata Firman.

Isu bahwa dewan ditunggangi oleh industri rokok pun santer beredar. Masyarakat pun semakin resah dan menuntut pasal kretek di hapus. Rancangan UU yang telah dibahas dan disepakati di tingkat mini-fraksi pun dibahas kembali di Komisi X DPR dan menghapus pasal ini.

“Ini yang sangat kita sayangkan. Seharusnya kan dibawa dulu ke paripurna untuk dibahas lebih lanjut. Ini kan baru draft. Kalau memang tidak setuju, diberi catatan dulu,” keluh Firman.



Dia menilai UU harusnya berusaha melindungi kepentingan bangsa tanpa harus melupakan hak-hak tiap warga. Rakyat harusnya diberikan pilihan. Perokok dapat tetap merokok, yang tidak merokok dimiliki. Bukan dengan sengaja mematikan industri rokok.

“Jangan budaya mengatur kesehatan, kesehatan mengatur budaya. Kita atur. Ada kawasan bebas merokok, ada kawasan merokok. Keanekaragaman garus dilindungi dalam sebuah UU. DPR ini harus menbuat aturan yang seadil-adilnya untuk kepentingan masyarakat,” kata dia.

“Kita ini kan berusaha melindungi industri kretek yang padat karya dan bernilai budaya. Kita berusaha membuat kretek ini menjadi komoditas unggulan,” imbuhnya.

Kretek tak perlu masuk UU?

Badan legislasi, terutama fraksi Golkar dan sebagian PDIP, sempat diberitakan terus memperjuangkan pasal ini hingga akhir. Namun, pasal kretek tetap dicoret dari RUU Kebudayaan dengan alasan masyarakat merasa resah.

Anggota Komisi X DPR fraksi PKS Sohibul Iman setuju kalau kretek tradisional semestinya tidak masuk ke dalam rancangan UU Kebudayaan. Berbeda dengan pemikiran kebanyakan, Sohibul lebih menilai item per item kebudayaan lebih baik dibahas dalam aturan turunan. Bukan Undang-Undang yang sifatnya mengatur secara umum.

“Ya diatur saja di Peraturan Pemerintah. Kalau itu kan seharusny mengatur secara umum saja,” tegas Presiden PKS ini saat berbincang dengan metrotvnews.com, Selasa (20/10/2015).

Sohibul berpendapat, banyak budaya yang harus dimasukkan jika kretek diatur dalam UU Kebudayaan. Keris, Batik, dan beragam jenis budaya bangsa Indonesia yang majemuk pun harus diatur agar ada asas keadilan.

“Nah bisa kebayang tidak kalau semisalnya itu dimasukkin semua. UU Kebudayaan bisa tebal sekali,” ujar dia.

Sementara itu, pengamat ekonomi politik dari Indonesia for Global Justice Salamuddin Daeng melihat penghapusan pasal kretek ini sebagai blunder politik yang dilakukan dewan. Dia melihat kretek harus diatur dalam UU karena budaya yang memiliki kaitan dengan komoditas strategis.

“Saya rasa ada yang tidak dipahami anggota dewan. Budaya itu terkait rasa cipta karsa nusantara,” kata Salamuddin.

Dia berharap pemerintah dan dewan harus berpikir secara komprehensif melihat pro-kontra kretek ini. Karena kretek tidak hanya bicara besarnya nilai ekonomis industri rokok. Kretek tradisional bicara budaya dan rasa.
(ADM)