Kaji Sistem Ketatanegaraan, MPR Libatkan 60 Pakar

Githa Farahdina    •    Selasa, 27 Oct 2015 12:20 WIB
mpr ads
Kaji Sistem Ketatanegaraan, MPR Libatkan 60 Pakar
Wakil Ketua MPR Mahyudin -- MI/Atet Pramadia

Metrotvnews.com, Indramayu: Wakil Ketua MPR Mahyuddin menegaskan, pihaknya sedang mengkaji sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk itu, MPR membentuk lembaga kajian kusus menggodok soal ini.

"Jumlahnya 60 orang, isinya pakar. Mereka mengkaji (sistem ketatanegaraan Indonesia) kembali, apakah sesuai dengan semangat dan cita-cita perjuangan bangsa," kata Mahyuddin saat membuka Sosialisasi Empat Pilar di Universitas Wiralodra, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (27/10/2015).

Tak hanya itu, Mahyuddin juga menjelaskan, sosialisasi menjadi bagian penting dalam proses ini. Dulu partai politik benar-benar mendidik kader yang nantinya menjadi anggota lembaga legislatif. Berbeda dengan sekarang yang sangat gampang menjadi anggota DPR.

"Kami punya 692 anggota. Dari semua itu banyak yang rajin melaksanakan, ada juga yang malas. Sekarang parpol tidak bisa berbuat banyak. Kalau sekarang sistem suara terbanyak, ya yang paling penting geulis dan kasep," tambah Mahyuddin.

Kualitas mereka yang ada di parlemen tentu saja berpengaruh. Namun, MPR menyadari tugasnya menanamkan nilai-nilai kenegaraan pada masyarakat.

"Saya kemarin berkunjung ke sebuah harian terbesar, diskusi. Saya bilang, kami lagi mempersiapkan kembali GBHN. Selama 17 tahun reformasi hampir tidak tahu arah negara ini," tambahnya.

Selain itu, tak satu pun universitas yang dikenal sebagai pencetak pimpinan masa depan masuk 16 besar universitas terbaik dunia. "Makanya ada GBHN. Perlu ada tujuan, mau dibawa ke mana bangsa ini. Pemrednya nanya, apa saya yakin 100 tahun Indonesia merdeka, Indoensia ini masih ada. Kalau tanya saya, saya tidak yakin. Tapi tugas saya bekerja mempertahankan negara ini," tegasnya.


(NIN)