Membuka Identitas Pembakar Lahan

   •    Rabu, 28 Oct 2015 05:40 WIB
hukum
Membuka Identitas Pembakar Lahan

TRANSPARANSI ialah pendulum yang menentukan ke mana penegakan hukum akan mengarah. Proses hukum akan berjalan lurus jika sejak awal penegak hukum mengedepankan keterbukaan, pun sebaliknya ketika hukum berproses di tengah ketertutupan.

Saking vitalnya, transparansi wajib hukumnya bagi negara. Transparansi menjadi pintu keadilan dan kebenaran. Tanpa transparansi, akan muncul penyimpangan dalam penegakan hukum karena prosesnya tak menyisakan tempat bagi pengawasan publik.

Transparansi itu pula yang semestinya dikedepankan negara dalam menyelesaikan perkara besar nan rumit bernama pembakaran lahan dan hutan. Pembakaran lahan dan hutan merupakan kejahatan dengan daya rusak sangat brutal. Ia bahkan layak digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan lantaran begitu banyak dan beragam korban yang ditimbulkan, serta dilakukan berulang-ulang.

Akibat tabiat jahat mereka, misalnya, kini 1,7 juta hektare lahan dilalap api. Akibat perilaku busuk mereka, 43 juta manusia tercekik asap dan lebih dari 500 ribu mengidap berbagai jenis penyakit, bahkan sedikitnya 12 nyawa melayang.Belum lagi kerugian ekonomi yang nominalnya selangit dan dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan. Berulang kali melalui forum ini kita menegaskan bahwa hanya ketegasan tanpa batas terhadap para penjahat ekologis tersebut yang bisa menghentikan kebakaran lahan dan hutan sebagai ritual tahunan.Ketegasan hanya akan terealisasi jika ada transparansi.Namun, sayangnya, dalam upaya pe negakan hukum kasus pembakaran lahan dan hutan, negara justru menepikan transparansi.

Kita menyambut baik kegigihan Polri serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengusut mereka yang diduga membakar lahan dan hutan. Hingga 22 Oktober saja, Polri telah menetapkan 247 tersangka dengan perincian 230 perorangan dan 17 perusahaan. Polri telah pula menjadikan enam perusahaan dengan penanaman modal asing sebagai tersangka.

Begitu pula Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sigap bergerak terhadap korporasi pembakar lahan. Sanksi administratif diberlakukan, bahkan izin dua perusahaan dicabut. Belum cukup, kini 26 perusahaan menjadi sasaran pengusutan dan 18 di antaranya masuk tahap penyidikan.

Anggap saja banyaknya tersangka tersebut menunjukkan bahwa negara tak main-main dengan para pembakar lahan. Sayangnya, keseriusan itu tak dibarengi dengan transparansi. Betul bahwa Polri menyebutkan identitas enam perusahaan asing yang jadi tersangka. Juga betul bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membeberkan nama-nama korporasi yang diberi sanksi administrasi. Namun, untuk tersangka lainnya, mereka enggan memaparkan kepada publik.

Bagi pemerintah, ketika perusahaan-perusahaan tersebut tahu bahwa perbuatan mereka salah dan diganjar sanksi, itu sudah cukup. Akan tetapi, publik menginginkan lebih.Publik ingin nama-nama mereka dibeberkan. Publik ingin transparansi dikedepankan karena dari situlah publik bisa ikut melakukan pengawasan.

Siapa yang bisa menggaransi penegakan hukum terhadap pembakar lahan dan hutan berjalan di rel yang benar jika tersangkanya saja tak boleh diketahui publik? Siapa yang dapat menjamin penegak hukum tak bermain mata dengan mereka jika ruang untuk mengawasi ditutup rapat-rapat?
Kita khawatir segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani bencana kabut asap akan dianggap sebelah mata karena pemerintah menutupi nama-nama perusahaan yang diduga sebagai biang bencana.

Terlalu parah derita yang sudah berbulan-bulan disandang jutaan anak bangsa akibat ulah tercela para pembakar lahan dan hutan. Karena itu, negara tak boleh lagi menambah derita mereka dengan melindungi identitas para pembuat derita itu.