Terima Gratifikasi, Anggota DPR Nonaktif Adriansyah Dituntut 5 Tahun

Renatha Swasty    •    Senin, 02 Nov 2015 16:05 WIB
adriansyah
Terima Gratifikasi, Anggota DPR Nonaktif Adriansyah Dituntut 5 Tahun
Terdakwa kasus suap korupsi penerimaan hadiah dari PT Mitra Maju Sukses Adriansyah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (24/8).--Foto: Antara/M Agung Rajasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota DPR nonaktif Fraksi PDI Perjuangan Adriansyah dituntut lima tahun tiga bulan kurungan penjara serta denda Rp250 juta subsider empat bulan oleh Jaksa Penuntut Umum pada KPK. Adriansyah dinilai bersalah menerima duit miliaran dari bos PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat.

"Supaya majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan terdakwa Adriansyah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar Jaksa Lie Putra Setiawan saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Adriansyah dinilai terbukti menerima Rp1 miliar, USD50 ribu, SGD50 ribu dari Andrew lantaran telah membantu mengurus izin usaha tambang selama menjadi Bupati Tanah Laut dan anggota DPR.

Lie mengungkapkan, pada 2012 Andrew diberikan kepercayaan oleh pemegang kendali PT Indo Asia Cemerlang (IAC) Jason Surjana Tanuwijaya untuk mengurusi PT IAC. Sejak saat itu, segala keperluan IAC diurus Andrew.

Sesaat setelah itu, Andrew bersama Budi Santoso Simin pemegang saham PT MMS bertemu Adriansyah di rumah dinas Bupati Tanah Laut. Dalam pertemuan itu, Andrew dan Budi memperkenalkan diri dan meminta pada Adriansyah untuk membantu jual beli batubara milik PT IAC dan PT Duta Dharma Utama (DDU). Andrew juga meminta bantuan Adriasyah ketika PT IAC bersengketa dengan PT Arutmin, usaha tambang milik Kepala Desa Cuka, H Rahim.

"Setelah Adriansyah tak lagi menjadi Bupati, Andrew tetap kerap meminta bantuan. Karena Andrew menyadari terdakwa Adriansyah masih mempunyai pengaruh atas pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut," ujar Jaksa.

Adapun permintaan Andrew yang dibantu yakni: Terdakwa menghubungi M Hanil, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, dan Bupati Tanah Laut, Bambang Alamsyah supaya Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT IAC, PT DDU dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut segera diterbitkan.

Lantaran bantuan itu, lanjut Jaksa Lie, Andrew merasa banyak dibantu dan memperoleh keuntungan. Sehingga Adriansyah merasa wajar menerima perbantuan dari Andrew.

"Jumlah uang tersebut bagi Andrew yang merupaakan pengusaha bisa saja dikategorikan sebagai uang dengan jumlah sedikit. Namun karena pada saat itu Andrew juga sedang dalam kondisi kesulitan finansial maka hal tersebut nyata telah membuat Andrew menjadi terbebani," kata Jaksa Lie.

Bila dalam kesaksian di dalam persidangan disebut Andrew membantu Adriansyah lantaran tengah sakit, ujar Jaksa Lie harus dikesampingkan.

"Karenanya alasan Andrew memberikan uang tersebut kepada terdakwa semata-mata karena simpati atas kondisi terdakwa yang dalam keadaan sakit harus dipandang sebatas dalih dan harus dikesampingkan," ujar Jaksa Lie.

Adriansyah dinilai terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf b nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terkait tuntutan jaksa, Andriansyah bakal mengajukan nota pembelaan atau pledoi.


(MBM)