Plt Gubernur Jambi: Cabut UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Krisiandi    •    Selasa, 03 Nov 2015 17:34 WIB
asap
Plt Gubernur Jambi: Cabut UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Plt Gubernur Jambi pada FGD di Media Research Center. Foto: Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Kebakaran hutan di Jambi menghasilkan asap pekat. Asap menyelimuti beberapa daerah di provinsi itu. Dalam waktu yang bersamaan, banyak warga menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Plt Gubernur Jambi Irman menuturkan, kebakaran hutan parah di Jambi sebagian besar disebabkan ulah manusia. Dia menyebut regulasi justru mendukung pembakaran. Pasal 69 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jadi biangnya.

Pasal 69 ayat (1) huruf (h) berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar".

Lalu, ayat (2) berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing".

Dalam penjelasannya, "Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya".

"Regulasi itu harus dicabut atau direvisi," kata Irman dalam focus group discussion yang digelar Media Reserach Center, sebuah lembaga riset berbasis media dari Media Group, Selasa (3/11/2015). FGD bertajuk "Solusi Titik Api" dilaksanakan di kompleks Media Grup, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Irman yakin UU tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk sengaja membakar hutan dan lahan tanpa memerhatikan kearifan lokal. Padahal, kata Staf Ahli Menteri Dalam Negeri ini, UU tersebut ada untuk melindungi masyarakat setempat.

Adanya UU ini tadinya diharapkan bisa membuat warga lokal memproduksi usaha perkebunan. Yang ada justru jadi bumerang. 

Pemerintah daerah, kata dia, berupaya mencegah kebakaran hutan. Kalaupun terjadi kebakaran tak meluas dan bisa dilokalisasi. "Dan kita sudah bangun kanal blok. Jadi jika terjadi kebakaran yang tak bisa kita cegah, api tidak menyebar. Ini sudah kita bangun," ujar Irman. 

Selain itu, kata dia, Pemprov Jambi juga memberikan subsidi pestisida kepada warga yang bisa mematikan rumput dan belukar. Kebijakan ini diharapkan efektif menjadi solusi agar tak ada lagi warga yang membakar hutan untuk membuka lahan.

Sementara itu, Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero Saharjo mendesak adanya audit kepatuhan untuk korporasi serta instansi terkait di daerah dan pusat. "Ada banyak aturan yang dilanggar. Misalnya izin keluar tanpa Amdal dan banyak lagi," ujar Bambang.

"Lalu perlu penegakan hukum yang tak pandang bulu. Ini penting. Jangan ini punya pengusaha ini maka tak diproses. Itu punya mantan pejabat jadi tak disanksi," papar Bambang. 


Sebaran titik api di Jambi. Sumber: Pemprov Jambi

Terakhir, Bambang mengusulkan, pemerintah mesti menyusun manajemen kebakaran hutan (forest fire management). Hal ini bisa mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan. 

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tukirin Partomihardjo berpandangan pencegahan kebakaran bisa diawali dari penyampaian secara lengkap pendidikan dan pengetahuan tentang arti penting hutan kepada masyarakat. Itu agar publik sadar bahwa manusia tak bisa hidup tanpa hutan.

"Satu pohon itu bisa menghidupi satu sampai dua orang. Hutan merupakan satu sumber segala kehidupan kita. Hutan itu pengatur tata air kita," jelasnya.

Data dari Pemerintah Provinsi Jambi, luas lahan gambut di Jambi yang terbakar pada Agustus hingga 29 Oktober, 13.459 hektare. Sedangkan luas lahan mineral yang terbakar 6.069 hektare. Api di 99,5 persen atau 19.438 hektare lahan sudah padam.

Jarak pandang di wilayah Jambi terendah mencapai 100 meter pada 26 September dan jarak pandang tertinggi 8.000 meter pada 30 Oktober.


(DOR, KRI)