Tarif Go-Jek Bukan Urusan Pemerintah

LB Ciputri Hutabarat    •    Selasa, 03 Nov 2015 19:08 WIB
gojek
Tarif Go-Jek Bukan Urusan Pemerintah
Polisi berjaga-jaga untuk mengantisipasi demo karyawan ojek berbasis online Go-Jek di halaman kantor Go-Jek, Jakarta. (Foto:Antara/Reno Esnir),

Metrotvnews.com, Jakarta: Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak akan ikut campur terkait tarif yang diterapkan Go-Jek. Selain tidak diakui undang-undang, Dishub DKI tidak pernah dilibatkan dalam penetapan tarif angkutan roda dua itu
 
Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah mengatakan, angkutan umum roda dua belum diakui undang-undang. Keberadaan mereka hanya bersifat membantu, memudahkan mobilitas masyarakat.
 
“Kami tak bisa berbuat banyak terkait perubahaan tarif rupiah per kilometer Go-Jek. Kami juga tidak tahu kontrak mereka (driver dan Go-Jek) seperti apa. Sudah sama-sama melanggar," kata Andri saat dihubungi wartawan, Selasa (3/11/2015).
 
Andri mengakui, Go-Jek menyalahi aturan. Mereka juga tak pernah mengajak pemerintah duduk bareng buat menentukan tarif rupiah per kilometer Go-Jek.
 
“Kalau angkutan umum resmi ada perubahan tarif, Dishub DKI bisa menjembatani antara perusahaan, konsumen, maupun pengemudi. Tarifnya itu ditentukan oleh kita. Kalau ada pelanggaran tarif, bisa kita tindak, panggil, dan menginvestigasi. Itu juga kalau pengaduannya resmi," ujar dia.
 
Hari ini, driver Go-Jek diisukan mogok besar-besaran lantaran besaran tarif mereka berubah sepihak. Tarif awal rupiah per kilometer Go-jek adalah Rp4 ribu, tapi kini jadi Rp3 ribu. Syarat pemberian bonus pun dikerek dari 5 menjadi 8 kali tarikan.


(FZN)