Diperlukan Tukar Pengalaman untuk Tangani Masalah TKI

Pelangi Karismakristi    •    Senin, 09 Nov 2015 17:41 WIB
bnp2tki
Diperlukan Tukar Pengalaman untuk Tangani Masalah TKI
Kepala Badan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid (Foto: MI/Rommy Pujianto)

Metrotvnews.com, Jakarta: Selama ini, penanganan urusan TKI sifatnya masih lebih kepada post-faktum daripada pre-faktum. Maksudnya, upaya mencegah kasus secara prefentif belum optimal dan tidak utuh di awal. Setelah ada kejadian, baru pemerintah tergagap-gagap menyiapkan berbagai macam argumentasi pada publik.

"Jika ada kasus yang menimpa TKI, masing-masing instansi pemerintah yang menangani TKI menyampaikan sudah melakukan ini dan itu sesuai tupoksinya masing-masing. Jadi semua tidak ada yang tertuduh. Semua menuduh dan publik atau rakyat tidak butuh itu," ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid saat menerima 29 Diplomat dari Kementerian Luar Negeri, Senin (9/11/2015).

Menurut Nusron, dibutuhkan tukar pengalaman dan informasi melalui kegiatan workshop atau internship antarkementerian, seperti yang dilakukan BNP2TKI dan Kementereian Luar Negeri. "Ini penting, supaya yang di hulu bisa memahami kesulitan yang di hilir. Sedangkan yang di hilir juga bisa memahami problem yang di hulu" ujarnya.

Intinya, menurut Nusron, penanganan di hulu harus lebih governance dan lebih proper. "Hubungan BNP2TKI dan Kemlu itu baik sekali dan mesra. Saya kirim pegawai ke sana selama tiga bulan untuk melihat bagaimana fungsi kekonseleran dan bagaimana menghandle suatu masalah dengan baik. Sehingga orang yang di hulu bisa memahami yang di hilir dan bisa lebih hati-hati." jelasnya.

Nusron menekankan pentingnya saling pemahaman dan pertukaran pengalaman untuk melihat permasalahan secara holistik. Terlebih bagi aparatur Negara yang masih muda dan dipersiapkan untuk melanjutkan visi dan misi lembaga.

"Kami di BNP2TKI, selain dengan Kemlu juga bersama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), mengirimkan pegawai untuk belajar dan surfailen. Juga pelatihan intelejen dengan BIN untuk menyerap informasi, supaya kita lebih earlywarned," tambah Nusron.

Nusron menambahkan, masalah TKI kuncinya adalah KYC (Knowles Your Customer) karena industri jasa pasti ada asimetrik informasi. Jika ada asimetric informasi, maka akan ada moral hazard.

"Maka tugas Negara atau pemerintah adalah memastikan bahwa informasi itu harus simestris dan memastikan bahwa moral hazard itu tidak ada. Know your costumer ini meliputi KYC terhadap calon TKI, PPTKIS, agensi, dan terhadap pengguna atau majikan. KYC harus berjalan, maka akan dahsyat manfaatnya bagi perlindungan TKI di luar negeri," tutup Nusron.


(NIN)