BPN Kota Cirebon Sebut Sertifikat Tanah Warga Ampera Sah

Ahmad Rofahan    •    Rabu, 11 Nov 2015 14:37 WIB
sengketa tanah
BPN Kota Cirebon Sebut Sertifikat Tanah Warga Ampera Sah
Foto: Seorang warga Jalan Ampera, Cirebon, menunjukkan rumahnya yang tak bisa dijadikan jaminan karena sertifikat dianggap palsu/MTVN_Ahmad Rofahan

Metrotvnews.com, Cirebon: Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cirebon, Jawa Barat, menyatakan 117 sertifikat tanah milik warga Jalan Ampera, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, sah. Ini sekaligus membantah klaim Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas tanah seluas 6,3 hektare itu.

Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara BPN Kota Cirebon Miftah Husni mengatakan, sertifikat yang dikeluarkan itu berdasarkan surat keputusan (SK) dari BPN Jawa Barat pada 1993. Menurut dia, pengurusan sertifikat tanah warga itu sudah memlaui prosedur yang benar.

"Status tanah tersebut semula adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara, sesuai dengan surat keterangan dari Kelurahan Pekiringan Nomor 4s/d7/PHAT/PKR/IX/1993," kata Miftah Husni kepada Metrotvnews.com, di Kantor BPN Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (11/11/2015).

Miftah mengatakan, sengketa tanah di Jalan Ampera ini terjadi pada 2012. Saat itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta BPN Kota Cirebon memblokir sertifikat tanah warga di Jalan Ampera, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Tanah seluas 6,3 hektare itu diklaim sebagai aset Pemprov Jabar sejak 1999.

Sementara itu, Perwakilan Warga Ampera Tukiman mengatakan, warga setempat tak bisa menjaminkan sertifikat tersebut. Sebab, pemerintah menganggap rumah mereka bukan milik pribadi. Bilapun dijual, rumah tersebut dihargai dengan nilai yang murah.

Menurut Tukiman, polemik muncul setelah Pemerintah Jawa Barat melayangkan surat pada warga Jalan Ampera pada 2012. Saat itu, pemerintah meminta warga angkat kaki dan mengembalikan lahan seluas 6,3 hektare tersebut. Bila tidak, warga harus membayar ganti rugi karena tanah itu milik pemerintah.

Baca: Warga di Cirebon Mengeluh Sertifikat Dianggap Aspal

Menanggapi hal ini, Miftah mengatakan berdasarkan peraturan, tanah yang dikuasai negara yang bukan merupakan aset lembaga atau instansi pemerintah dapat dijadikan hak milik kepada pemanfaatan aktif lahan tersebut. Saat mengeluarkan sertifikat, BPN mendaoat keterangan resmi dari berbagai pihak, salah satunya dari pihak kelurahan setempat.

"Ketika kami mengeluarkan sertifikat tersebut, tidak ada lembaga atau instansi pemerintah manapun yang mengakui lahan tersebut sebagai bagian dari asetnya," ujar dia.

BPN Kota Cirebon menyarankan, Pemprov Jabar segera menyelesaikan sengketa lahan ini. Kedua belah pihak disarankan musyawarah atau menempuh jalur hukum.

"Kami tidak berani mengatakan pemprov salah. Kami sarankan kedua belah pihak melakukan mediasi atau jalur hukum," pungkas dia.


(TTD)