Ryamizard: Gelar Pahlawan Soeharto Tinggal Tunggu Waktu

Arif Hulwan    •    Rabu, 11 Nov 2015 15:20 WIB
soeharto
Ryamizard: Gelar Pahlawan Soeharto Tinggal Tunggu Waktu
Ryamizard Ryacudu. Foto: Ramdani/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Gelar pahlawan untuk Presiden kedua Indonesia, Soeharto, tinggal menunggu waktu. Saat ini, proses pembahasan masih berlangsung di internal Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

"Ya, tahun depan kita sudah rencanakan (pemberian gelar). Tinggal (tunggu) nanti. Kan (anggota) Dewan beberapa orang. Saya kebetulan baru diangkat jadi ketuanya. Kalau semua setuju, ya setuju (diberikan). Kalau satu-dua setuju, yang lain enggak setuju, kan belum (akan diberikan)," kata Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu dia Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Barat, kemarin.

Ryamizard, yang juga Menteri Pertahanan, mengatakan, masyarakat mestinya tak terjebak kontroversi dalam rencana pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto itu. Baginya, Presiden yang mengklaim sebagai "Bapak Pembangunan" itu memiliki jasa bagi negara.

Pihak Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tidak sembarangan memberikan gelar tanpa memperhitungkan faktor kelayakannya.

"Manusia itu ada kelebihan ada kekurangan. Kalau lihat kekurangan terus orang enggak bisa jadi apa-apa. (Jangan) lihat kekurangan terus. Kita kelebihannya apa. Kita timbang lah kelebihan dengan kekurangan banyak mana. Saya rasa Pak Harto cukup banyak lah (kelebihannya)," aku lulusan Akabri 1973 itu.

Pada PP No.1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, anggota Dewan ini terdiri atas unsur akademisi sebanyak dua orang; militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak dua orang; serta tiga tokoh masyarakat yang pernah mendapatkan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan. Masa baktinya selama lima tahun. Ketua diangkat langsung oleh Presiden RI.

Dua tokoh nasional yang rencananya bakal menerima penganugerahan gelar pahlawan adalah Soeharto dan Abdurrachman Wahid, Presiden ke-4 RI. Kontroversi mengiringi rencana tersebut. Terutama terhadap Soeharto terkait dengan sejumlah isu korupsi dan HAM yang belum terjawab.


(KRI)