Munas Golkar Dilaksanakan kalau Diusulkan 2/3 Anggota DPD I

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar baru bisa dilaksanakan jika diusulkan 2/3 lebih anggota DPD tingkat satu. Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) mengatakan, munas bisa juga digelar tidak pada ‎2019.

"Semua berdasarkan AD/ART. ‎Munas pasti ada, ‎bisa 2016, 2017, 2018, 2019. Itu kan tergantung pada keputusan lebih dua pertiga anggota DPD 1," kata Ical di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (11/11/2015).‎

Ical menghiraukan desakan penyelenggaraan Munas yang dominan dituntut oleh kubu Agung. Menurutnya, kepengurusan partai versi Munas Ancol sudah tidak ada lagi. "Kan enggak ada‎ DPP Ancol. Sudah tidak ada lagi," ungkap dia.

Bahkan, dirinya mendesak Kementerian Hukum dan HAM segera menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) dan mencabut SK kepengurusan Munas Ancol. "Menkumham harus mencabut SK Munas Ancol, artinya munas ancol tidak ada lagi," tegas dia.

Konflik itu membuat DPD I Partai Golkar se-Indonesia jenuh. DPD mendorong DPP Golkar segera menggelar Munas untuk menuntaskan konflik tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Bidang Politik sekaligus Plt Ketua DPD PG Jatim, Taufik Hidayat, dalam acara pertemuan yang berlangsung di Hotel Pullman di Surabaya, Jatim, Rabu malam 4 November. Acara dihadiri 30 Ketua DPD I Partai Golkar Kubu Agung Laksono.

"Dalam pertemuan yang diikuti 30 Ketua DPD se-Indonesia, kami mendesak Ketua DPP Golkar segera Munas," kata Hidayat.

Menurut Hidayat, Mahkamah Golkar sudah memutuskan menggelar munas selambat-lambatnya pada Oktober 2015. Namun, hingga November 2015, keputusan itu belum juga terealisasi. Padahal, kata Hidayat, Munas merupakan satu-satunya solusi menghentikan konflik antarkubu.


(YDH)