Korupsi UPS

Kuasa Hukum Fahmi Singgung Pimpinan DPRD soal Fee 7 Persen

Renatha Swasty    •    Selasa, 17 Nov 2015 19:39 WIB
korupsi ups
Kuasa Hukum Fahmi Singgung Pimpinan DPRD soal Fee 7 Persen
Fahmi Zulfikar. Antara Foto/Reno Esnir

Metrotvnews.com, Jakarta: Fahmi Zulfikar Hasibuan membantah meminta fee tujuh persen dari pagu anggaran pengadaan alat uninterruptible power supply. Ilal Ferhard, kuasa hukum Fahmi, mengatakan, yang mungkin minta fee adalah pimpinan di DPRD DKI.

Fahmi adalah anggota Komisi E DPRD DKI periode 2009-2014. Menurut Ilal, kliennya tidak punya kapasitas meminta fee. Dia mengatakan, Fahmi terlalu melangkahi wewenang pimpinan di DPRD jika meminta fee dari proyek UPS.

"Masalah tujuh persen atau lima persen (fee) bukan di anggota, itu ada di pimpinan komisi atau Dewan," kata Ilal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2015).

Dalam dakwaan mantan Kasi Prasarana dan Sarana pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman, Fahmi disebut meminta fee tujuh persen. Permintaan itu supaya anggaran pengadaan UPS masuk ke APBD Perubahan 2014.

Jaksa Penunut Umum pada Kejari Jakarta Barat Tasjrifin M.A. Halim mengatakan, pada 18 Juni 2014, Alex Usman bersama Harry Lo, Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima, dan Sari Pitaloka selaku Marketing PT Offistarindo Adhiprima pergi ke Taiwan. Ketiganya pergi melihat pameran dan melakukan kunjungan ke pabrik UPS.

Dalam pertemuan itu dibicarakan pula kemungkinan UPS jadi barang pengadaan di Sudin Dikmen Jakbar tahun anggaran 2014.

Sepulang dari Taiwan, Alex menemui Fahmi. Hadir pula Harry Lo dan Sari Pitaloka. Pertemuan itu membicarakan pengadaan UPS dalam APBD perubahan tahun anggaran 2014 untuk SMAN/SMKN pada Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dengan harga per unit sebesar Rp6 miliar.

Terkait permohonan Alex itu, Fahmi menyanggupi dengan syarat ia mendapat fee tujuh persen.

"Fahmi menyanggupi akan memperjuangkan anggaran untuk pengadaan UPS dan menyampaikan bahwa jika anggaran UPS berhasil maka Fahmi meminta tujuh persen sebagai fee atau uang pokok pikiran dari pagu anggaran sebesar Rp300 miliar," kata Halim di Pengadilan Tipikor, Kamis 29 Oktober.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan dua anggota DPRD DKI sebagai tersangka, Fahmi dan Muhammad Firmasnyah. Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.


(TRK)