Pansel KPK Dinilai Tak Paham UU

Githa Farahdina    •    Rabu, 18 Nov 2015 14:16 WIB
capim kpk
Pansel KPK Dinilai Tak Paham UU
Desmond J. Mahesa------MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap Komisi III berniat membatalkan hasil seleksi yang diproses berbulan-bulan lalu. Komisi III menampik tudingan tersebut.

Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menyebut, pansel tak paham Undang-undang.

"Mereka memang tidak paham UU. Mereka menginterpretasikan lain. Kami pembuat UU, kami paham apa yang ada di UU," kata Desmond di Komplek Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2015).

Desmond bahkan menilai produk yang dihasilkan pansel sama sekali tidak jelas. Alasan yang diberikan delapan anggota Pansel dalam rapat kemarin malam, dianggap tak sesuai. Dalam salah satu proses seleksi, kata Desmond, pansel justru menggunakan sistem voting. Ini menjadi pertanyaan besar komisi hukum.

Komisi III, terang Desmond, tak mau mengulangi kesalahan yang sama pada saat memilih Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Andan Pandu dan Zulkarnain. Sosok-sosok itu justru bermasalah. Bahkanm Abraham dituding hanya menggunakan KPK sebagai batu loncatan untuk ambisi lain.

"Orientasi yang sebenarnya untuk menegakkan pemberantasan korupsi, tidak maksimal," kata Ketua DPP Partai Gerindra ini.

Perbedaan persepsi Pansel Capim KPK dan Komisi III, menurut Desmond, sangat jelas. Komisi III tak melihat Pansel memilih Capim KPK dalam kerangka pikir sederhana. Delapan Capim KPK yang dipilih dipertanyakan apakah bisa menjadikan indeks korupsi turun.

Di sisi lain, keseimbangan penindakan dan pencegahan tak seimbang. Saat ini, penindakan KPK dinilai bukan sebagai keberhasilan lembaga antirasuah. Sebaliknya, KPK gagal mencegah korupsi.

"Ini dipahami tidak oleh Pansel? Jadi keseimbangan penindakan dan pencegahan itu bagian dari orientasi pemberantasan korupsi untuk menciptakan negara zero corruption itu," jelas dia.

Meski begitu, Komisi III akan tetap menjalankan proses fit and proper test pada 25, 26 dan 30 November. Mereka akan memilih lima orang untuk kemudian dipilih siapa ketuanya.


(TII)