Rapat Baru Mulai, Pansel KPK 'Diganggu' Soal Nama Narsum

Githa Farahdina    •    Rabu, 18 Nov 2015 22:04 WIB
capim kpk
Rapat Baru Mulai, Pansel KPK 'Diganggu' Soal Nama Narsum
Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman (Foto: MI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Rapat Komisi III dan Pansel Capim KPK diwarnai perdebatan dan pertanyaan. Pimpinan rapat Benny Kabur Harman menanyakan nama nara sumber dalam roadshow Pansel KPK di Makassar pada 16 Juni 2015. Sebab dari data yang diserahkan Pansel, Laode Syarif menjadi nara sumber dalam roadshow tersebut, padahal Laode merupakan Capim KPK.

Ketua Pansel Destry Damayanti menjawab, nara sumber yang hadir dalam roadshow tersebut bukanlah Laode, melainkan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto.

"Ada buktinya tidak kalau bukan Laode tapi Bambang. Coba diserahkan. Apa bukti 16 Juni itu bukan Laode," kata Benny.

Salah satu anggota Pansel menjawab. Tak ada pretensi apapun dalam perubahan nama. Hal itu hanya menjadi persoalan teknis karena Pansel pun tak mendapat informasi soal nara sumber di aspek perspektif civil society.

Tak puas dengan jawaban Pansel, Benny kembali menanyakan Bambang Widjojanto yang mana yang menjadi nara sumber. Apakah Pimpinan KPK saat itu atau Bambang lainnya.

"Bambang Widjojanto ini kan banyak," kata Benny.

Pansel menjawab Bambang yang dimaksud adalah sang Pimpinan KPK. Jawaban ini pun memancing Benny melanjutkan pertanyaan.

"Katanya civil society, organisasi. Makanya saya tanya, apa ada aktivis LSM yang namanya Bambang Widjojanto?" desak politikus Demokrat itu.

Ketua Pansel Destry pun menjawab. Pansel untuk mensosialisasikan pendaftaran Capim KPK di daerah.

"Kami tidak lihat siapa narsumnya, masing-masing kami datangi, kebetulan di Makassar pembicara CSI Bambang Widjojanto di mana saat itu sudah non-aktif dari KPK," terang Destry.

"Jadi jelas Bambang Widjojanto Pimpinan KPK yang ditetapkan tersangka oleh polisi," imbuh Benny.

Tak hanya soal nara sumber, Komisi III menemukan banyak perubahan nama dalam laporan yang diberikan Pansel. Benny menduga laporan yang diberikan Pansel fiktif.

"Ini laporan fiktif. Harus dipertanggungjawabkan," kata Benny.

Menanggapi itu, Destry menjawab, laporan yang diberikan merupakan perencanaan awal acara. Karena ada perubahan, Pansel pun menyesuaikan laporan yang akhirnya diberikan kepada Komisi III malam ini.

"Ini mencerminkan Pansel tidak cermat. Saya rasa penjelasannya tidak segampang itu, tidak sesederhana itu. Kita mempertanyakan begini risikonya kita dituduh antiKPK," kata Benny.


(ALB)