DED Kampung Nelayan di Tegal Mulai Digarap

Kuntoro Tayubi    •    Kamis, 19 Nov 2015 14:16 WIB
nelayan
DED Kampung Nelayan di Tegal Mulai Digarap
Rencana lokasi Kampung Tirang di Kota Tegal. (istimewa)

Metrotvnews.com, Tegal: Rencana pembangunan kampung deret nelayan di Pulau Tirang Kota Tegal, Jawa Tengah, mulai memasuki tahap pembuatan Detail Engineering Design (DED). Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan menggarap pembangunan fisik sudah melakukan survei lokasi untuk membuat gambar kerja detail.

“Setelah DED fix baru kita sosialisasikan ke masyarakat. Karena ada 99 rumah warga yang harus direlokasi untuk pembangunan kampung nelayan dan pengembangan pelabuhan,” ungkap Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal Nur Effendi kepada Metrotvnews.com, Kamis (19/11/2015).

Nur Effendi mengimbau warga kampung nelayan tidak resah. Karena penataan kampung nelayan bertujuan agar wajah kota tidak kumuh. Selain itu, untuk meningkatkan produksi para nelayan melalui penataan pelabuhan.

Warga yang rumahnya terkena relokasi akan dipindahkan ke rumah deret atau rumah susun nelayan, yang pembangunannya dilakukan secara bersamaan.

Terkait lahan yang akan digunakan, Nur Effendi mengaku pemerintah kota tidak perlu melakukan pembebasan lahan. Karena, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kampung deret nelayan di Pulau Tiram adalah tanah pemkot yang sudah bersertifikat.

Penataan kampung nelayan di Pulau Tirang merupakan proyek percontohan nasional. Kampung nelayan akan menggunakan lahan seluas 35 hektare. Sedangkan rusun nelayan di Tegalsari seluas 13.581 meter persegi. Anggaran pembangunan menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) BUMN.

Namun, rencana pembangunan kampung nelayan ini dinilai belum berpihak pada nelayan. Ketua Front Nelayan Bersatu Kota Tegal, Tambari Gustam, bahkan merasa program Kementerian Kelautan dan Perikanan itu hanya menyenang-nyenangkan nelayan saja. Padahal ada permasalahan substantif nelayan adalah kenyamanan saat melaut. 

“Persoalannya, kalau alat tangkap yang menjadi unggulan nelayan dilarang, itu kan membuat nelayan tidak nyaman. Pemerintah seharusnya mempermudah urusan administrasi nelayan,” ujar Tambari.


(SAN)