Sudirman: Ini Tanggung Jawab Saya Membersihkan Pemburu Rente

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewam terkait dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Langkah Sudirman sempat menuai kontroversi dari parlemen maupun di internal kabinet.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan adalah salah satu yang mempermasalahkan laporan Sudirman. Luhut menyebut langkah Sudirman "aneh". Tak hanya Luhut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mempermasalahkan soal rekaman tersebut.

Sudirman tak ciut nyali. Sudirman mengatakan, pelaporan itu bertujuan membersihkan sektor energi dari praktik mafia dan pemburu rente. Apalagi, mafia itu menggunakan nama presiden dan wapres.

"Saya punya tanggung jawab membersihkan sektor ini dari praktik pemburu rente. Apabila saya menemukan dan saya merasa ada bukti yang cukup. Saya akan sampaikan kepada pihak yang berwenang," kata Sudirman usai konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/11/2015).


Sudirman Said saat melapor ke MKD (Ant.Puspa P)

Untuk kasus Freeport ini, Sudirman mengungkapkan, ada pelanggaran etika berat yang dilakukan wakil rakyat sebagai pejabat publik. Pelanggaran inilah yang membuat ia berinisatif membawa rekaman tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Soal durasi rekaman yang hanya 11 menit, menurut Sudirman, tak perlu disoalkan. Dia mengaku siap memberi keterangan tambahan jika Mahkamah memerlukannya. Mantan Direktur Utama PT Pindad ini memastikan dia tak akan main-main dalam kasus ini. Sebab, masyarakat sudah semakin pintar dalam melihat fenomena politik.

"Makin hari, media makin tegas. Rakyat makin tegas. Dan bisa bedakan mana yang dibuat-buat, mana yang berdasar nurani, mana yang bayaran," tutup dia.

Sudirman melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Senin, 16 November 2015. Laporan yang disampaikan terkait dugaan pencatutan nama yang dilakukan Setya terkait kontrak karya dan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Keberanian Sudirman lantaran didukung Jusuf Kalla.

Kasus pencatutan ini muncul dalam pertemuan yang diduga dilakukan Setya dengan Muhammad Reza Chalid dan petinggi PT Freeport Indonesia (PTFI), yang membicarakan perpanjangan kontrak karya PTFI.

Kontrak karya PTFI akan berakhir pada 2021. Perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat (AS) ini menghendaki perpanjangan hingga 2041. Sesuai aturan, pemerintah baru akan membuka pembicaraan dua tahun sebelum kontrak karya berakhir atau tahun 2019.

Di luar itu, sesuai aturan PTFI harus mendivestasi 10,64 persen sahamnya. Tenggatnya 14 Oktober 2015. Namun sampai sekarang PTFI belum memberikan penawaran divestasi saham kepada pemerintah. Saat ini pemerintah menguasai 9,36 persen saham PTFI.

Di tengah kebuntuan itu, diduga sejumlah pihak berusaha mengeruk keuntungan dengan menawarkan perpanjangan kontrak karya. Dalam rekaman yang diserahkan ke MKD diduga Setya Novanto meminta 20 persen saham PTFI. Saham itu 11 persen untuk Presiden Jokowi dan sembilan persen untuk Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Setya sendiri meminta 49 persen saham pembangkit listrik Urumuka di Panial, Papua. "Jadi kita harus pakai akal. Kuncinya pada Pak Luhut dan saya," kata Setya dalam transkrip pembicaraan tersebut.

Dua hari setelah Sudirman melapor, Luhut kemudian ikut berkomentar. Pensiunan Jenderal TNI ini menuding pelaporan yang dilakukan Sudirman tak direstui Presiden Joko Widodo. Luhut menuding langkah Sudirman "aneh".


Luhut Binsar Pandjaitan dan Setya Novanto (Ant.Andika Wahyu)


(TII)