M Nazaruddin Didakwa Terima Duit Rp40,73 Miliar

Renatha Swasty    •    Kamis, 10 Dec 2015 18:18 WIB
nazaruddin
M Nazaruddin Didakwa Terima Duit Rp40,73 Miliar
Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games, Jakabaring, Palembang, M Nazarudin berjalan menahan saksit seusai menjalani sidang perdana untuk kasus dugaan pencucian uang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/12/2015).--Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan anggota DPR Muhammad Nazaruddin didakwa menerima duit sejumlah Rp40,73 miliar dari PT Duta Graha Indah (DGI) dan PT Nindya Karya. Duit diberikan lantaran Nazar yang bekas Bendahara Partai Demokrat itu membantu kedua perusahaan mendapat proyek dari anggaran yang dikeluarkan pemerintah.

"Terdakwa Muhammad Nazaruddin menerima hadiah berupa 19 lembar cek yang jumlah seluruhnya Rp23,119 miliar dari PT DGI yang diserahkan oleh Mohamad El Idris dan uang tunai Rp17,250 miliar dari PT Nindya Karya yang diserahkan oleh Heru Sulaksono," ujar Jaksa Kresno Anto Wibowo saat bersaksi buat terdakwa Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kebayoran, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).

Jaksa Anto membeberkan, usai dilantik menjadi anggota DPR, Nazar yang merupakan pemilik Permai Grup tidak lagi menjabat sebagai direksi atau komisaris di induk perusahaan maupun di anak perusahaan Permai Grup. Kendati demikian, Nazar selalu mendapat laporan dari Wakil Direktur Keuangan Permai Grup, Yulianis.

"Terdakwa sebagai pemilik tetap mengendalikan operasional Permai Grup karena semua pengelolaan keuangan harus melalui persetujuan terdakwa," beber Anto.

Sepanjang akhir 2009 hingga awal 2010, jelas Anto, Direktur PT DGI Muhamad El Idris meminta bantuan Nazar. El Idris meminta supaya PT DGI mendapat proyek yang dibiayai anggaran pemerintah tahun 2010.

"Terdakwa menyanggupi akan mengupayakan dan untuk itu terdakwa meminta imbalan 21-22 persen dari nilai kontrak," beber Anto.

Setelah disepakati, Nazar mengusahakan sejumlah proyek untuk dikerjakan PT DGI. PT DGI mendapat proyek pembangunan gedung di Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, BP2IP Surabaya Tahap 3, RSUD Sungai Daerah Kabupaten Darmasraya, gedung Cardic RS Adam Malik Medan, Paviliun RS Adam Malik Medan, RS Inspeksi Tropis Surabaya, dan RSUD Ponorogo.

"Setelah PT DGI mendapat proyek, terdakwa memerintahkan Mindo Rosalina Manulang (Marketing Permai Grup) menagih komitemen fee," beber Anto. Nazar mendapat 19 lembar cek sejumlah Rp23,119 miliar.

Nazar juga mendapat fee dari PT Nindya Karya. Dibeberkan Jaksa Anto, pada akhir 2008 atau awal tahun 2009, Direktur Utama PT Nindya Karya Kiming Marsono meminta bantuan Nazar supaya mendapat proyek pembangunan Rating School Aceh dan pembangunan gedung di Universitas Brawijaya yang akan dianggarkan tahun 2010.

"Terdakwa menyanggupi akan mengupayakannya dan untuk itu meminta imbalan dari PT Nindya Karya sekitar 22 persen dari nilai kontrak," ujar Jaksa Anto.

Nazar mendapatkan realisasi fee yang disepakati sejumlah Rp17,250 miliar.

"Bahwa keseluruhan uang yang diterima baik dari PT DGI maupun PT Nindya Karya dicatat dan disimpan dalam brankas Permai Grup serta dilaporkan oleh Yulianis kepada terdakwa. Selanjutnya untuk penggunaan uang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah dan persetujuan terdakwa ataupun Neneng Sri Wahyuni, istri terdakwa," ujar Jaksa Anto.

Terkait perbuatannya, Nazar diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu.


(MBM)