PSU Hanya Tersedia 2.000 Surat Suara per Kabupaten/Kota

Achmad Zulfikar Fazli    •    Kamis, 10 Dec 2015 18:59 WIB
pilkada serentak
PSU Hanya Tersedia 2.000 Surat Suara per Kabupaten/Kota
Ilustrasi pencoblosan suara. (Foto: MI/Palce Amalo)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 62 Tempat Pemungutan Suara (TPS), jika benar ditemukan pelanggaran berat. Namun, pemungutan suara ulang diperkirakan hanya dapat dilakukan di tiga TPS setiap daerahnya.

"Bisa saja, kalau ada temuan yang memang harus diulang ya harus diulang," kata Komisioner KPU Arief Budiman, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).

Arief mengatakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, KPU hanya menyediakan 2.000 surat suara untuk pemungutan suara ulang. Namun hingga saat ini, belum ada laporan dari KPU provinsi terkait adanya rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang.

"Cuma perlu jadi catatan kita, PSU hanya tersedia 2.000 surat suara per kabupaten/kota. Kalau jumlah pemilihnya maksimal semua datang ya hanya tiga TPS," jelas dia.

Namun, jika ternyata pemungutan suara ulang melebihi dari 2000 surat suara, maka pihaknya akan mencoba mencari jalan keluar agar semua dapat terpenuhi.

Sebelumnya, Sebanyak 62 Tempat Pemungutan Suara (TPS) terpaksa harus menggelar pemungutan suara ulang (PSU). Keputusan PSU ini diambil lantaran adanya berbagai masalah yang terjadi di daerah tersebut, di antaranya pemilih ganda hingga adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali.

"Iya ada 62 TPS yang harus dilakukan pemilihan ulang karena kami nilai pelanggarannya berat, terutama di Kabupaten Yalimo (Papua)," kata Anggota Bawaslu Nasrullah saat dikonfirmasi, Kamis (10/12/2015).

Nasrullah mengungkapkan, terdapat 51 TPS di Kabupaten Yulimo yang seluruh kotak suaranya dirampas oleh pasangan calon nomor urut 1 saat akan dibawa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ke TPS. Sehingga, daerah tersebut tidak dapat melakukan pencoblosan suara pada 9 Desember.


(MEL)