KPU Butuh Anggaran Tambahan untuk Gelar Pilkada Daerah yang Tertunda

Achmad Zulfikar Fazli    •    Jumat, 11 Dec 2015 17:50 WIB
pilkada serentak
KPU Butuh Anggaran Tambahan untuk Gelar Pilkada Daerah yang Tertunda
Ilustrasi--MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memungkiri butuh dana tambahan untuk menggelar Pilkada di lima daerah yang tertunda. Sebab, KPU membutuhkan anggaran untuk melakukan pengadaan logistik serta lainnya untuk menyelenggarakan Pilkada susulan.

"Untuk 2015 atau 2016 implikasi terhadap anggaran maupun kebutuhan lain sebetulnya sama saja. Karena ini kan sudah satu paket, bisa dipakai di 2015 atau 2016. Terkait dengan susulan memang masalahnya pada penambahan anggaran," kata Komisiomer KPU, Juri Ardianto di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/12/2015).

Karena, sambung Juri, pihaknya akan secara intens membahas anggaran Pilkada susulan ini dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Sehingga, Pemda dapat memberikan anggaran yang cukup untuk melakukan Pilkada susulan.

"Mau tidak mau memang harus ada penambahan anggaran, terutama untuk daerah-daerah yang hibah anggarannya terbatas dan belum ada skenario pilkada susulan," tukas dia.

Kedati demikian, mantan Komisioner KPU DKI ini tetap berharap pengadilan dapat segera mengeluarkan putusan terhadap lima daerah yang tengah bersengketa. Sehingga, pelaksanaan Pilkada susulan di lima daerah ini dapat dilakukan tahun ini.

"Tapi kalau, misalnya, dari simulasi yang tersedia membuat atau menyebabkan Pilkada tidak bisa dilaksanakan di 2015, ya itu semata-mata disebabkan karena ada putusan hukum yang keluar dan menyisakan waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan pilkada di 2015," pungkas dia.

Lima daerah batal ikut pilkada serentak pada 9 Desember. Kelima daerah tersebut masih menghadapi masalah terkait sengketa calon kepala daerah.

Sesuai aturan undang-undang, pelaksanaan pilkada harus ditunda 21 hari. Tapi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghendaki, penundaan dilakukan 14 hari.

"Supaya penghitungan suara bisa serentak," kata Tjahjo seusai meninjau Tempat Pemungutan Suara 17 di Perumahan Narada Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten.

Menurut dia, penundaan adalah hal wajar. Sebab, penundaan diakibatkan masalah hukum. Dia menyebut, KPU selaku penyelenggara pemilu harus mentaati prosedur hukum yang terjadi.

KPU memutuskan untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak di lima daerah. Dengan penundaan itu, pilkada serentak yang awalnya direncanakan diikuti 269 daerah pada 9 Desember menjadi tidak bisa terwujud.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengungkapkan penundaan tersebut dilakukan karena menjelang hari pemungutan suara terdapat putusan PTTUN yang menunda atau membatalkan surat keputusan KPU yang membatalkan kepesertaan pasangan calon. Putusan PTTUN tersebut mengakibatkan ketidakpastian pasangan calon yang akan mengikuti pilkada.

Adapun lima daerah itu ialah Provinsi Kalimantan Tengah untuk pemilihan gubernur, Kabupaten Fakfak (Papua Barat) yang sudah mendapatkan putusan akhir dari PTTUN, Kota Manado (Sulut), Pematang Siantar (Sumut), dan Simalungun (Sumut) yang mendapatkan putusan sela dari PTTUN.


(YDH)