Merasa Dizalimi, Kaligis Yakin Divonis Bebas

Yogi Bayu Aji    •    Kamis, 17 Dec 2015 11:19 WIB
kpk tangkap hakim ptun
Merasa Dizalimi, Kaligis Yakin Divonis Bebas
Otto Cornelis Kaligis menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/8/2015). Foto: Sigid Kurniawan/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengacara Otto Cornelis Kaligis akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta. Dia yakin bakal dibebaskan meski jaksa menuntut 10 tahun penjara.

"Sampai hari ini saya merasa enggak bersalah. Saya bukan OTT (Operasi Tangkap Tangan). Saya mestinya bebas," kata Kaligis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (17/12/2015).

Kaligis merasa telah dizalimi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, dia telah dikurung di rumah tahanan selama enam bulan dan rekeningnya juga diblokir.

Dia berkaca dari tuntutan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tripeni Irianto Putro yang terjerat dalam kasus yang sama. Namun, dia dituntut empat tahun penjara.

Menurut dia, majelis hakim harus menilai jasa-jasanya selama menggeluti bidang hukum. "Saya 49 tahun bela perkara,"  kata Kaligis.

Otto Cornelis Kaligis dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan, 18 November. Kaligis dinilai bersalah dalam perkara dugaan pemberian suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Kaligis didakwa memberikan suap sejumlah SGD15 ribu dan USD27 ribu pada hakim dan panitera PTUN Medan. Suap diberikan terkait pengajuan gugatan yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke PTUN Medan.

"Terdakwa Kaligis melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim," kata Jaksa Yudi Kristiana saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2015.

Kaligis, beber Yudi, memberikan duit sejumlah SGD5 ribu dan USD15 ribu pada Hakim Ketua PTUN Tripeni Irianto. Serta masing-masing USD5 ribu pada hakim anggota PTUN Dermawan Ginting dan Amir Fauzi. Kaligis juga memberikan duit USD2 ribu buat panitera Syamsir Yusfan.

Pemberian itu dengan maksud memengaruhi putusan perkara putusan pengujian kewenangan Kejati Sumatera Utara atas penyelidikan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumut.

Seluruh perkara itu ditangani tiga hakim yang diberikan duit oleh Kaligis. "Pemberian tersebut agar putusanya mengabulkan permohonan yang diajukan Kaligis sebagai kuasa hukum Pemprov Sumut," beber Yudi.

Pada perkara suap terhadap tiga hakim dan seorang panitera itu, Kaligis didakwa bersama-sama dengan anak buahnya M Yagari Bhastara alias Gerry, Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti.

Terkait perbuatannya, Kaligis dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


(KRI)