Infrastruktur Memadai Jadi Syarat Khusus Pertumbuhan Ekonomi

Dian Ihsan Siregar    •    Kamis, 17 Dec 2015 18:54 WIB
pertumbuhan ekonomiinfrastruktur
Infrastruktur Memadai Jadi Syarat Khusus Pertumbuhan Ekonomi
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) berpandangan ketersediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan dalam waktu yang tepat merupakan persyaratan khusus bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dampaknya pun akan terasa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Utama PII‎ Sinthya Roesly menyatakan, sebagai salah satu instrumen yang diciptakan oleh pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, PII sudah selama enam tahun berdiri telah melakukan berbagai upaya dan sangat siap menjalankan mandat sebagai pelaksana tunggal penyedia penjaminan pemerintah. 

"Upaya tersebut antara lain meliputi pengembangan kapasitas dan kredibilitas institusi, penyusunan, dan eksekusi berbagai modal struktur penjaminan infrastruktur, pembuatan sistem monitoring risiko penjaminan, serta pelaksanaan program capacity building bagi berbagai pemangku kepentingan terkait dengan mengikutsertakan pihak akademisi," ucap Sinthya, ditemui dalam acara 'Seminar Nasional Infrastruktur untuk Rakyat', di UOB Plaza, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sonny Loho menekankan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah yang diharapkan dapat membuat roda-roda ekonomi bergerak lebih cepat. 

Namun, lanjutnya, jika seluruh kebutuhan infrastruktur mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka anggaran untuk pembiayaan sektor lainnya akan semakin kecil.

"Karena itu, kerja sama pemerin‎tah dan badan usaha menjadi salah satu opsi untuk mengadakan layanan infrastruktur. Peran PII sangat penting untuk memberikan kenyamanan bagi investor guna berinvestasi di Indonesia," ungkap dia.

Ia menambahkan, pemerintah juga memiliki alternatif lain dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam hal ini, komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dan dukungan dari institusi keuangan sangat penting guna percepatan penyediaan proyek infrastruktur.

"Salah satu terobosan pemerintah lainnya adalah alternatif pembiayaan proyek infrastruktur melalui skema pembayaran ketersediaan layanan secara berkala atau dikenal dengan sebutan Availability Payment (AP)," jelasnya.

Dalam skema ini, lanjutnya, badan usaha akan menanggung biaya pendanaan proyek infrastruktur. "Kemudian investasi tersebut akan dikembalikan secara berkala oleh kementerian, lembaga negara atau pemerintah daerah (pemda) yang bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerja sama," pungkas Sonny.


(ABD)