Tiga Opsi untuk Kontrak Karya Freeport

Whisnu Mardiansyah    •    Minggu, 20 Dec 2015 19:41 WIB
freeport
 Tiga Opsi untuk Kontrak Karya Freeport
Suasana diskusi "Pansus/Angket Freeport dan Skandal Penguasaan Sumber Daya Alam oleh Asing" . MTVN/Whisnu Mardiansyah.

Metrotvnews.com, Jakarta : Peneliti Pertambangan dari Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai pemerintah memiliki tiga opsi terkait masalah kontrak karya PT Freeport Indonesia. 

Opsi pertama, pemerintah Indonesia berkompromi dengan pihak PT Freeport Indonesia untuk memperpanjang kontrak karya. Namun, pemerintah harus berinisiatif untuk mengajukan prasyarat-prasyarat yang harus dipatuhi PT Freeport Indonesia.

"Kita bisa saja memperpanjang kontrak, dengan syarat kedepannya saham mayoritas perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia," kata Marwan pada diskusi "Pansus/Angket Freeport dan Skandal Penguasaan Sumber Daya Alam oleh Asing" di Warung Komando, Jalan Dr. Saharjo No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (20/12/15).

Opsi kedua, nasionalisasi aset perusahaan. Namun, menurut Marwan opsi nasionalisasi sangat riskan untuk saat ini karena dalam prosesnya pemerintah Indonesia harus mengganti rugi seluruh aset perusahaan.

"Nasionalisasi bukan berarti kita mencaplok semua seluruh aset Freeport, di sisi lain kita pun harus mengganti rugi aset Freeport yang mencapai USD500 miliar, berapa kali lipat APBN kita itu," ujar Marwan

Opsi ketiga, membiarkan sampai kontrak Freeport berakhir hingga 2021. Pilihan ini adalah yang paling mungkin dilakukan oleh pemerintah. "Biarkan saja kontrak Freeport berakhir, jangan bicarakan masalah perpanjangan," pungkas Marwan.


(OGI)