NasDem Tegaskan Pengumuman Cawapres Anies Tak Harus Mempertimbangkan Hasil Survei

Jangan Rusak Integritas Pemilu

Salah satu prinsip dalam demokrasi ialah keterbukaan. Pemilihan umum, sebagai salah satu instrumen demokrasi, tidak terkecuali harus pula berlandaskan prinsip tersebut pada setiap tahapannya, termasuk masa kampanye. Setidaknya ada tiga prinsip pemilu yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yakni jujur, terbuka, dan akuntabel. Artinya, segala hal yang menyangkut pelaksanaan pesta demokrasi itu harus dapat dipertanggungjawabkan serta menghindari segala bentuk kecurangan.

Jadi, alangkah aneh jika Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu baru-baru ini justru menghapus aturan mengenai laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK). Padahal, tahapan itu sebagai salah satu bagian dari bentuk akuntabilitas. Alasan pihak KPU, hal itu tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan masa kampanye yang dinilai terlalu pendek.

Selain itu, mereka menilai hal itu secara substansi telah tertuang di dalam laporan awal dana kampanye (LADK) dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Padahal, ketiga hal itu merupakan hal yang berbeda. LADK dan LPPDK merupakan laporan dana, sebelum dan setelah masa kampanye, sedangkan LPSDK dalam paruh waktu masa kampanye.

Harus tegas diingatkan bahwa esensi filosofis kehadiran LPSDK ialah untuk mendesak peserta pemilu bertindak jujur dalam melaporkan penerimaan sumbangan para calon anggota legislative mereka pada paruh waktu masa kampanye. Dengan begitu, selain bisa menjadi bahan pertimbangan rakyat dalam menentukan pilihan mereka, laporan dana sumbangan itu juga merupakan salah satu bentuk transparansi sesuai dengan Pasal 4 huruf b UU Pemilu agar pemilu berlangsung adil dan berintegritas. Jika tahapan itu dihilangkan, selain dapat merusak integritas pemilu, hal itu, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) dan beberapa lembaga lainnya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, bisa menjadi celah penyelewengan atau korupsi.

Lagi pula, kewajiban menyerahkan LPSDK yang sudah berlangsung selama ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sekalipun tak pernah disebutkan secara spesifik dalam UU Pemilu. Mengapa hal yang sudah baik itu mesti dihilangkan? Apalagi, alasan mereka yang menilai masa waktu kampanye dianggap terlalu pendek juga benar-benar tidak masuk akal. Secara administrasi pelaporan itu bukan tugas dan wewenang KPU, melainkan parpol. Tugas KPU hanya menerima dan memverifikasi untuk kemudian dipublikasikan kepada publik. Apa susahnya?

Wajar jika publik mempertanyakan alasan di balik keputusan itu. Wajar pula jika Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak agar KPU agar mencabut keterangan mereka dan tetap mengakomodasi laporan penerimaan sumbangan dana kampanye untuk Pemilihan Umum 2024. Sudah sepatutnya pula Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang dimandatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan menegur KPU. Sebagai penyelenggara pemilu, sekali lagi harus tegas diingatkan bahwa KPU bertugas mewujudkan pelaksanaan mekanisme suksesi kepemimpinan dalam alam demokrasi ini berlangsung adil, bersih, dan berintegritas, bukan malah merusaknya. Dengan menghilangkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, justru integritas KPU yang patut dipertanyakan.

Golkar Dinilai Akan Melabuhkan Dukungan ke Prabowo Atau Ganjar

PAN: Ganjar-Erick atau Prabowo-Erick?

Alih-alih menyatakan dukungan, pertemuan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan PDI Perjuangan ternyata belum final. Kini, PAN justru membuka opsi koalisi lain dengan Partai Gerindra.

Dalam hitungan matematis, tampak bawah posisi kaki PAN ada di tiga tempat, pertama dengan PDI Perjuangan, kedua dengan Gerindra dan ketiga dengan Golkar terutama saat mereka masih bersepakat untuk membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, kunjungannya ke Partai Gerindra dan juga ke PDI Perjuangan, dalam rangka mengusulkan nama Erick Thohir sebagai Cawapres, sehingga siapapun capres yang memilih menentukan akan kemana PAN berlabuh.

"Siapa kira siapa yang akan memilih Pak Erick Thohir tentu akan memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Kita akan lebih mudah melakukan keputusan untuk berlabuh kemana, jika memang Pak Erick Thohir bersedia untuk dipinang oleh bakal capres tersebut," ujar Eddy dalam Primetime News, Metro TV, Senin 5 Juni 2023.

Ia menambahkan, selain kedekatan dengan PAN, suksesnya Erick Thohir ketika mengemban tugas-tugas berat menjadi alasan PAN mendorong Erick Thohir sebagai cawapres di Peilpres 2024.

"Kita melihat rekam jejak beliau yang sangat lengkap, tingkat keberhasilan dari amanah yang diberikan ke beliau jug  sangat tinggi. Jadi, kami tidak ragu-ragu untuk bisa mengusung beliau. Apalagi, hubungan beliau dengan PAN sangat dekat," tambahnya.

Gerindra Bakal Sampaikan Usulan PAN soal Erick Thohir ke Prabowo Subianto

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku menerima usulan nama Erick Thohir untuk dipasangkan dengan calon presiden Prabowo Subianto. Muzani berjanji untuk menindaklanjuti usulan tersebut ke Prabowo.

"Kami merasa terhormat siapapun nama yang diusung, karena itu adalah yang dari orang-orang yang dianggap terbaik untuk berbakti kepada bangsa dan negara dan kami menyimak dengan seksama, kemudian kami akan menyampaikan hasil pembicaraan itu saja kepada Pak Prabowo Subianto,"

Hal tersebut disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani usai menyambangi Kantor DPP PAN di Jakarta Selatan, Senin 5 Juni 2023. Pertemuan yang digelar selama hampir dua jam menyepakati sejumlah hal selain mengusulkan nama Erick Thohir menjadi cawapres Prabowo.

Gerindra dan PAN juga menyepakati sistem pemilu terbuka pada Pemilu 2024 mendatang. Kedua partai yang pernah bekerja sama sejak 2014 menolak bila sistem pemilu diubah menjadi sistem tertutup. 

Deklarasi Relawan Ganjar Diduga Melibatkan Siswa SD

Deklarasi relawan calon presiden RI Ganjar Pranowo diduga melibatkan anak-anak SD di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Dugaan tersebut timbul karena adanya unggahan foto di media sosial yang memperlihatkan adanya siswa SD.

Selain itu acara deklarasi tersebut diduga melibatkan guru di sekolah dasar yang sekolahnya digunakan menggelar deklarasi untuk menjadi panitia. Deklarasi relawan Ganjar Pranowo ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 lalu.

Menanggapi kejadian viral itu Bawaslu Provinsi Lampung menerjunkan tim untuk melakukan investigasi kebenaran foto tersebut. Namun Bawaslu mengaku memiliki kendala dalam mengungkap dugaan pelanggaran yang melibatkan anak-anak.

Di Depan Gerindra, PAN Sodorkan Nama Erick Thohir

Partai Gerindra melakukan silaturahmi politik ke DPP Partai Amanat Nasional (PAN) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Senin, 5 Juni 2023. Dalam pertemuan itu, PAN mengusulkan nama Erick Thohir sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Kunjungan Gerindra ke PAN merupakan tindak lanjut dari kunjungan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang sempat bertandang menemui Prabowo di Kertanegara.

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan peluang kerja sama PAN dengan Gerindra tidak sulit dilakukan. Sebab, kedua partai sudah lama bekerja sama pada 2014 dan 2019.

"Saya kira dua-duanya menyambut baik nama yang diusulkan. Tentu tidak bisa langsung diputuskan karena kami memahami masing-masing partai memiliki mekanisme di internal partai yang harus dijalankan," kata Eddy.

"Ini keputusan yang sangat penting dan sangat strategis. Bukan keputusan yang bisa diambil begitu saja. Kami menghormati proses yang berjalan," katanya.

Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo di Pilpres 2024 Masih yang Teratas

Elektabilitas bacapres yang akan bertanding di Pilpres 2024 masih saling menyalip. Dari hasil survei Indikator Politik Indonesia, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto masih menjadi bacapres dengan elektabilitas tertinggi.

Elektabilitas Prabowo menyalip posisi bacapres PDIP Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, elektabilitas Prabowo salah satunya didorong oleh kembalinya basis pendukung lama Gerindra yang sempat pindah ke bacapres usungan Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, pada akhir Mei 2023. 

Dalam simulasi tiga nama, elektabilitas Prabowo naik menjadi 38%, Ganjar Pranowo 34,2%, dan Anies Baswedan 18,9%. Prabowo juga masih unggul dalam simulasi pertarungan dua bacapres melawan Ganjar.

Anggota Dewan Pembina Gerindra, Andre Rosiade mengatakan, kenaikan elektabilitas Prabowo juga didorong dukungan relawan Jokowi-Ma'ruf. 

KAHMI Temui Jokowi, Tagih Penjelasan Cawe-cawe Pemilu

Mahfud Klaim Tolak Tawaran jadi Cawapres Anies

Pakar: Merubah Sistem Pemilu Merupakan Strategi Politik di Pemilu 2024

Pengamat Hukum Tata Negara Ferry Amshari menyebut, upaya untuk merebah sistem pemilu tak lebih dari strategi politik untuk mempermudah kemenangan dengan mengorbankan kedaulatan rakyat.

"Jadi, mereka seolah-olah sedang mencari cara untuk memudahkan kemenangan, menambah jumlah kemenangan tanpa memikirkan kepentingan publik dan kepentingan partai yang lain. Padahal yang berdaulat itu publik. Publik lah yang berhak menentukan siapa yang duduk di parlemen bukan ketua partai," ujar Ferry.

Menurutnya, sistem proporsional terbuka memberikan kekuasaan lebih besar kepada rakyat. Dengan proporsional terbuka, rakyat lah yang menentukan calon legislatif (Caleg) mana yang akan menjadi anggota DPR bukanlah partai politik, dan itu sudah diatur undang-undang.

"Di Undang-Undang Dasar Pasal 22E Ayat 2, itu kan jelas dinyatakan bahwa pemilihan umum itu untuk memilih anggota partai politik. Jadi, yang mau dicoblos itu anggotanya yang kita pilih. Lalu, di putusan Mahkamah Konstitusi 22-24/PUU/VI/2008 kan sudah dimaknai bahwa yang konstitusional itu adalah dengan sistem proporsional terbuka," tambhanya.

Airlangga Hartarto: Bakal Capres KIB Masih Didiskusikan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato menyampaikan hingga saat ini masih belum memutuskan bakal calon presiden (Capres) dan bakal calon wakil presiden (Cawapres) serta koalisinya.

Hal itu karena, saat ini Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memiliki perbedaan calon dalam pencapresan setelah PPP mencalonkan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden.

Menurut Airlangga, saat ini anggota KIB, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) masih akan mendiskusikan bersama Partai Golkar mengenai pengusungan bakal calon presiden Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

"Rakernas kan sudah jelas, mandatnya Ketua Umum Golkar diminta untuk memutuskan capres cawapres dan koalisi. Itu hasil keputusan Munas, Rapim dan Rakernas jadi tak ada geser," ujar Airlangga.

Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berhubungan dengan pencalonan Ganjar Pranowo menjadi bakal calon presiden pada Jumat 2 Juni 2023.

Sebelumnya, PPP telah mengumumkan mengusung Ganjar sebagai capres di Kompleks Kediaman PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono di Pakem, Sleman pada 26 April 2023.

Kabar PAN Bakal Dukung Ganjar, Ini Respons Golkar

Survei Indikator: Tidak Ada Capres yang Menang Jika Satu Putaran

Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru. Hasilnya, dari tiga nama capres yang berada dalam posisi teratas tidak ada satupun capres yang menang jika hanya dalam satu putaran. 

Dalam simulasi tiga nama calon presiden, nama Prabowo Subianto masih unggul dengan 38%, salip menyalip dengan Ganjar Pranowo yang mendapatkan angka 34,2%. Sedangkan Anies Baswedan berada di angka 18,9%. 

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut, dalam simulasi dua nama capres atau head to head, nama Prabowo Subianto juga unggul signifikan melawan masing-masing pesaing utamanya yaitu Ganjar Pranowo dan anies Baswedan. 

meski salip menyalip dalam survei terus terjadi, Burhanuddin menyatakan, kemenangan bukan hanya bergantung pada partai namun ketokohan calon presiden juga menjadi salah satu penentu. 

Relawan Anies Dirikan 'Poskora' di Kota Bogor

Relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Jaringan Relawan Nasional Beraksi Jawa Barat, terus bergerak hingga ke pelosok kota Kota Bogor. Selain menyuarakan pesan perubahan, mereka juga mendirikan poskora atau posko relawan Anies di sejumlah titik di Kota Bogor untuk memudahkan koordinasi antar relawan. 

Posko yang disiapkan Jaringan Relawan Nasional Beraksi Jawa Barat akan digunakan sebagi atap perjuangan para relawan dalam memenangkan Anies Baswedan pada pemilu 2024. 

Ketua Koordinator Daerah Jarnas Beraksi Kota Bogor mengatakan, dengan diluncurkannya posko relawan Anies di setiap sudut Kota Bogor masyarakat akan semakin mengenal Anies Baswedan dan pesan perubahan yang disuarakan Anies akan semakin mudah disampaikan kepada masyarakat. 

Elektabilitas Partai NasDem dan Anies Baswedan Masuk 5 Besar

Survei Indikator Politik Indonesia mencatat lima partai politik (parpol)pilihan publik di DPR. Partai PDIP memiliki dukungan paling tinggi dengan persentase sebesar 20,7%, disusul oleh Partai Gerindra 17,4%, Partai Golkar 7,7%. 

Kemudian, PKB dan NasDem yang masing-masing mendapat 6%, sementara posisi ke-6 diduduki oleh Partai Demokrat. Margin of Error Survey diperkirakan sekitar 2,9%, dengan tingkat kepercayaan 95%.

Sementara itu pada simulasi tiga nama bacapres, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan masih kokoh di peringkat tiga besar. Prabowo menempati posisi puncak dengan 38%, Ganjar 34,2%, dan Anies 18,9%.

PKS: Publik Mengkhawatirkan Cawe-cawe Jokowi

Warisan Politik ala Presiden Joko Widodo

Beberapa bulan belakangan, Presiden Jokowi terus menggaungkan narasi kesinambungan dan keberlanjutan. Berbagai manuver politik dilakukan dengan alasan untuk mengamankan legasi Jokowi di masa depan. Parpol koalisi pun diorkestrasi agar sikap politik menopang ambisi Jokowi.

Narasi kesinambungan dan keberlanjutan awalnya dilihat sebagai sebuah kewajaran. Narasi itu dianggap sebagai aspirasi seorang Bapak Bangsa yang ingin menyejahterakan rakyatnya. Namun metode yang digunakan Presiden Jokowi makin tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. 

Pekan ini terungkap niat Presiden Jokowi untuk cawe-cawe dalam pesta demokrasi. Saat bertemu sejumlah pemimpin redaksi di Istana, Presiden Jokowi menjelaskan motivasi politik cawe-cawenya yaitu untuk memastikan presiden berikutnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jokowi menjadi presiden pertama Indonesia yang turun tangan untuk menyiapkan penggantinya. Dengan dalih untuk kepentingan negara, Presiden Jokowi melegitimasi berbagai manuver politiknya. Padahal ada alasan kuat mengapa Presiden diminta menjauhi kepentingan politik sesaat.

Boleh jadi ada itikad baik di balik sikap Jokowi. Namun pengamat menilai politik cawe-cawe dapat berdampak buruk terhadap proses demokrasi.

"Kalau misal negara tidak netral, maka proses demokrasi dalam konteks Pemilu 2024 menjadi dipertanyakan kredibilitas, keterbukaan, dan juga rasa keadilannya." ungkap analis politik, Ahmad Khoirul Anam.

Narasi keberlanjutan sangat mudah diselewengkan sebagai dalih melanggengkan kekuasaan. Cukup sulit mencari kebenaran. Penggunaan narasi kesinambungan dan keberlanjutan sebagai alasan memanipulasi suksesi kepemimpinan.

Faktanya kita memiliki UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Isinya menyatakan Pemerintah merancang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun. RPJP dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan skala waktu lima tahun yang memuat visi misi dan program pembangunan presiden terpilih.

Itu artinya program setiap presiden baru harus berpedoman pada rencana yang dibuat pada era presiden sebelumnya. Jadi tak perlu Jokowi repot menyiapkan pengganti. Cukup siapkan rencana pembangunan untuk masa 2025-2045.

Begitu pula kepastian kesinambungan dan keberlanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Itu artinya siapa pun yang terpilih sebagai presiden wajib melanjutkan pembangunan IKN.

Faktanya sejumlah program unggulan Presiden Jokowi butuh waktu puluhan tahun ke depan. Program hilirisasi industri misalnya, dipastikan Luhut Binsar Panjaitan tidak akan selesai hingga 2040. Sedangkan program transisi energi untuk mencapai net zero emission ditargetkan baru tercapai pada 2060. Begitu pula pembangunan IKN yang dibagi dalam tiga tahap hingga 2045.

Akan celaka jadinya bila kesinambungan dan keberlanjutan diperlakukan Jokowi sebagai warisan yang diberikan kepada sosok yang direstuinya. Indonesia bukan negara monarki, namun menganut sistem demokrasi. Dalam negara demokrasi setiap pemimpin tidak diharamkan memiliki gaya tersendiri asalkan bertujuan untuk membangun negeri.

Jangan kita lupakan rezim Orde Baru memakai narasi kesinambungan dan keberlanjutan untuk melanggengkan kekuasaan. Agar gejolak politik dapat dihindari Pak Harto memimpin dengan 'tangan besi'. Demokrasi di manipulasi agar kelompok penguasa selalu memenangi kompetisi. Orde Baru tidak mengenal oposisi karena lawan politik selalu direpresi.

Namun rakyat akhirnya menyadari demokrasi lebih berharga daripada pertumbuhan ekonomi. Melalui Gerakan Reformasi, kebebasan berpolitik dan berekspresi dapat kita nikmati hingga saat ini.

Tak heran bila bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengingatkan adalah rakyat yang menentukan suksesi kepemimpinan bukan tangan-tangan kekuasaan.

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar, Anies dan Prabowo Bersaing Ketat

Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru hasilnya dari tiga nama bacapres yang berada dalam posisi teratas, tidak ada satupun bacapres yang menang jika hanya dalam satu putaran. Dalam simulasi 3 nama bakal calon presiden nama Prabowo Subianto masih unggul dengan 38%, salip-menyalip dengan Ganjar Pranowo yang mendapatkan angka 34,2%. Sedangkan Anies Baswedan berada di angka 18,9%.

Direktur eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut dalam simulasi dua nama bacapres atau head to head nama Prabowo Subianto juga unggul signifikan melawan masing-masing pesaing utamanya yakni Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan.

Meski salip-menyalip dalam survei terus terjadi, Burhanuddin mengatakan kemenangan bukan hanya bergantung pada partai, namun ketokohan calon presiden juga menjadi salah satu penentu.

Survei Cawapres: Ada Tren Kenaikan Erick Thohir dan Mahfud MD

Nama Budi Gunawan Diusulkan Jadi Bakal Cawapres Ganjar

Nama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mencuat sebagai salah satu bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Nama Budi Gunawan diusulkan oleh kelompok relawan Pro Patria Pro Ganjar.  

Jaringan Nasional Relawan Cinta Indonesia Pro Patria Pro Ganjar resmi mendukung Budi Gunawan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Deklarasi tersebut digelar di salah satu kafe di Jalan Teluk Lerong, Samarinda, Kalimantan Timur.

Ketua Umum DPP Pro Patria Pro Ganjar mengatakan, Budi Gunawan merupakan orang yang sangat tepat mendampingi Ganjar Pranowo sebagai presiden dan wakil presiden RI 2024. 

Dalam konteks Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya, potensi konflik juga besar. Sehingga sosok Budi Gunawan dinilai tepat untuk mendampingi Ganjar.

Keputusan ini merupakan hasil diskusi dan masukan dari relawan-relawan berbagai daerah. 

Keberlanjutan Pembangunan Jadi Alasan Cawe-Cawe Politik Jokowi

"Personel dalam pemerintah bisa berganti, tapi perjuangan tak boleh berhenti," demikian pesan Presiden Jokowi dalam pidato puncak peringatan Hari Lahir Pancasila yang tampaknya ingin menekankan keberlanjutan pembangunan sebagai prioritas kerja di penghujung masa jabatan.

Beberapa bulan belakangan Jokowi terus mengumandangkan narasi keberlanjutan. Ragam manuver politik dilancarkan dengan alasan mengamankan warisan Jokowi di masa depan. Partai politik koalisi diatur agar sikap politik menopang ambisi Jokowi. 

Narasi keberlanjutan awalnya dilihat sebagai sebuah kewajaran. Narasi itu dianggap sebagai aspirasi seorang bapak bangsa yang ingin menyejahterakan rakyatnya. Namun, metode yang dipakai Jokowi semakin tak sejalan dengan prinsip demokrasi. 

Pekan ini, terungkap niat Jokowi untuk cawe-cawe dalam Pilpres 2024 saat bertemu sejumlah pemimpin redaksi di Istana. Ia menyatakan motivasi politik cawe-cawenya untuk memastikan presiden selanjutnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jokowi menjadi presiden pertama Indonesia yang turun tangan menyiapkan penggantinya dengan dalih kepentingan negara. Ia mengesahkan berbagai manuver politiknya. Padahal, ada alasan kuat Jokowi diminta menjauhi kepentingan politik sesaat.

"Kalau Presiden tidak netral ke sebagian partai dan sebagian iya (berarti) itu sudah berpihak. Di tangan Presiden itu ada hukum, ada demokrasi, ada ABPN ribuan triliun, ada aparat, ada intel, itu bisa dikerahkan ke sana kemari," kata pakar ekonomi politik, Didik J. Rachbini. 

Bisa jadi ada maksud baik di balik sikap Jokowi. Namun, pengamat menilai politik cawe-cawe dapat berdampak buruk bagi proses demokrasi. 

Prabowo Disebut Jadi Double Track Candidate di Pilpres 2024

Survei Indikator Politik Indonesia mencatat pada simulasi tiga nama bakal calon presiden (capres), Prabowo Subianto masih kokoh di posisi pertama diikuti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Keunggulan Prabowo itu diraih karena ia bermain dua kaki alias mengambil insentif dari pendukung Ganjar sekaligus Anies.

"Prabowo kalau kita analisa ini kita sebut sebagai double track candidate. Dia bisa mengambil dari kanan dan kiri suaranya," ujar peneliti Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim dalam Primetime News, Metro TV, Minggu (4/6/2023).

Hal itu terbukti dari hasil survei yang menyatakan, pemilih Anies maupun Ganjar akan mengalihkan dukungan ke Prabowo jika Pilpres 2024 nanti berlangsung dua putaran. "Prabowo jadi kandidat tengah yang bisa mengambil suara dari Ganjar maupun Anies ketika terjadi putaran dua dan Prabowo lolos," kata Kennedy.

Elektabilitas Prabowo sendiri mengalami tren kenaikan dalam dua bulan terakhir. Sementara elektabilitas Ganjar dan Anies dikatakan cenderung stagnan. Kennedy menjelaskan, peningkatan elektabilitas Prabowo tak lepas dari strategi besarnya yang gencar membuat citra sebagai penerus Jokowi. 

"Terlihat dari baliho yang tersebar belakangan ini di seluruh Indonesia. Baliho bergambar pak Prabowo menyetir Presiden Jokowi menunjukkan simbol kebersamaan bahwa beliau lah penerus program Presiden Jokowi," tuturnya.

Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Konsisten Naik

Survei Indikator Politik Indonesia mencatat pada simulasi tiga nama bakal calon presiden (capres), Prabowo Subianto masih kokoh di posisi pertama diikuti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Elektabilitas Prabowo sendiri mengalami tren kenaikan dalam dua bulan terakhir. 

"Ada tren kecenderungan penguatan elektabilitas pak Prabowo secara konsisten belakangan ini," ujar peneliti Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim dalam Primetime News, Metro TV, Minggu (4/6/2023).

Sementara elektabilitas Ganjar dan Anies dikatakan cenderung stagnan. Kennedy menjelaskan, peningkatan elektabilitas Prabowo tak lepas dari strategi besarnya yang gencar membuat citra sebagai penerus Jokowi. 

"Terlihat dari baliho yang tersebar belakangan ini di seluruh Indonesia. Baliho bergambar pak Prabowo menyetir Presiden Jokowi menunjukkan simbol kebersamaan bahwa beliau lah penerus program Presiden Jokowi," kata Kennedy.

Keunggulan Prabowo juga diraih karena ia bermain dua kaki alias mengambil insentif dari pendukung Ganjar sekaligus Anies. "Prabowo kalau kita analisa ini kita sebut sebagai double track candidate. Dia bisa mengambil dari kanan dan kiri suaranya," ujar Kennedy.

Pengamat Sebut Koalisi Perubahan Masih Wait and See soal Cawapres

Survei Indikator: Prabowo, Ganjar, dan Anies Kokoh di 3 Besar

Survei Indikator Politik Indonesia mencatat pada simulasi tiga nama bakal calon presiden (capres), Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masih kokoh di tiga besar. Prabowo menempati posisi puncak.

Hal tersebut diungkap peneliti Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei bertajuk 'Saling Salip Elektabilitas dan Cawapres Jelang 2024', Minggu (4/6/2023).

Meski demikian berdasarkan hasil survei tersebut, tidak ada bakal capres yang bisa menang jika hanya satu putaran. Pada simulasi dua nama (head to head), Prabowo Subianto masih unggul dibandingkan Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. 

Burhanuddin mengatakan, keunggulan Prabowo diraih karena ia bermain dua kaki alias mengambil insentif dari pendukung Ganjar sekaligus Anies. Salip menyalip suara dalam survei disebut masih akan terjadi. 

Dalam hal ini, pemilihan bakal cawapres akan berdampak signifikan untuk meningkatkan elektabilitas. 

Golkar Segera Tentukan Sikap untuk Pilpres 2024

Rekernas Golkar, Airlangga Bakal Beri Arahan untuk 2024

Kata Pengamat Soal Kemungkinan Penjegalan Anies Baswedan Lewat PK Kubu Moeldoko

Direktur eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi program Primetime News, menanggapi polemik pengajuan PK sengketa kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh Moeldoko.

Burhanuddin tegas menyebut tidak ada kebetulan dalam dunia politik, dalam hal ini pengajuan PK kepengurusan Demokrat versi Moeldoko dengan skenario penjegalan Anies Baswedan sebagai bacapres di pemilu 2024.

Baliho Jokowi Dukung Prabowo Nyapres Juga Muncul di Bandar Lampung

Baliho dukungan Presiden Joko Widodo mencalonkan Prabowo Subianto sebagai presiden pada Pemilu 2024 terpampang di sejumlah daerah. Tidak hanya di Jakarta, baliho serupa juga terlihat di Kota Bandar Lampung, Lampung. 

Baliho bergambar Presiden Joko Widodo yang mengenakan kemeja putih dan berdasi merah dengan jas hitam sambil tersenyum tertulis '2024 Jatahnya Pak Prabowo' ini terlihat di Jalan Antasari, Bandar Lampung, Lampung. 

Sedangkan di bagian bawah baliho terlihat foto Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Di baliho itu, juga bertuliskan 'Bersatu Membangun Bangsa'  

Warga sekitar mengaku tidak tahu persis kapan baliho itu terpasang. Namun, warga menduga baliho tersebut dipasang pada malam hari. 

Sebelumnya, sebuah baliho bergambar foto Presiden Joko Widodo dan Prabowo juga terpampang di ruas Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Baliho itu bertuliskan 'Menang Bersama untuk Indonesia Raya'. 

Di baliho itu terdapat dua foto, yakni foto pertama yang menunjukkan momen Prabowo menyupiri. Sedangkan foto kedua menampilkan Prabowo dan Jokowi sedang melangsungkan konferensi pers. Baliho tersebut sudah terpampang beberapa hari.