5 Personel Polda Jateng Kena OTT Kasus Penerimaan Bintara Polri 2022

Propam polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) jual-beli penerimaan bintara di lingkungan Polda Jawa Tengah. Sebanyak lima personel Polda Jateng beserta barang bukti uang berjumlah miliaran rupiah berhasil diamankan dalam OTT ini.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Al-qudusy membenarkan adanya tindak OTT terhadap personel Polda Jateng ini. Ia menyebut, ada dua kompol, satu AKP dan dua bintara yang diduga kuat melakukan aksi percaloan dalam tes masuk Bintara Polri 2022.

Kelima polisi yang terjaring OTT kini sudah menjalani proses pemeriksaan di bidang propam Polda Jateng, dan akan menjalani sidang kode etik secepatnya.

Bersih-bersih di lingkungan polri terus dilakukan untuk memotong praktik tindak suap yang kerap terjadi dalam penerimaan calon polisi.

Pekan Depan KPK Panggil Sejumlah Saksi Korupsi APBD Jatim

KPK akan memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada seluruh pimpinan DPRD Jatim pekan depan. Hal tersebut dilakukan untuk mendalami kasus korupsi dana Hibah ABPD Jatim.

"Kami akan segera umumkan, siapa saja yang akan kami periksa pekan depan," ujar Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Rabu (4/1/2023) kemarin.

Serangkaian penggeledahan telah dilakukan oleh tim KPK. Ali mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk menganalisis hasil penggeledahan tersebut.

Sebelumnya, 16 Desember 2022 lalu, KPK menetapkan Sahat Tua Simanjuntak dan tiga orang lainnya sebagai tersangka korupsi dana hibah ABPD Jatim sebesar Rp7,8 triliun.

Luhut Sulut Kemelut

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah dua kali mengkritisi dan menyinggung Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK karena dinilai memperburuk citra negara.

Luhut mengatakan, negara maju membangun sistem digitalisasi termasuk vendor, dapat mengurangi korupsi dan OTT.

Menurutnya, hampir tidak ada OTT di negara maju, karena terdapat sistem yang bagus dalam pencegahan korupsi, yakni dengan penerapan digitalisasi.

"KPK jangan sedikit-sedikit tangkap. Tapi, jika digitalisasi sudah jalan, tidak akan bisa lagi main-main," tegas Luhut.

Luhut Sebut OTT KPK Malah Buat Citra Buruk Bagi Indonesia

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, KPK tak perlu sedikit-sedikit melakukan operasi tangkap tangan (OTT), karena tidak bagus untuk negeri. Luhut menambahkan jika digitalisasi ini sudah berjalan, koruptor tidak akan bisa main-main, Selasa (20/12/2022).

"Karena ini merubah negeri ini, Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi, OTT tidak bagus sebenarnya, untuk negeri ini jelek sekali. Tapi jika kita digital life, siapa yang mau lawan kita?" ujar Luhut dalam acara peluncuran aksi pencegahan korupsi 2023-2024 yang digelar KPK .

Pernyataan Luhut terkait OTT KPK tersebut memicu berbagai sorotan. Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut, OTT KPK masih sangat diperlukan, mengingat masih banyaknya praktek korupsi di Tanah Air.

6 OTT KPK dengan Nominal Korupsi Terbesar 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan giat Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang 2022. Sebanyak enam OTT dilakukan KPK dengan nominal korupsi terbesar.

Berikut enam daftar OTT KPK dengan nominal korupsi terbesar sepanjang 2022.

1. Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi. (Rahmat Effendi terkena OTT di rumahnya pada Rabu, 1 Januari 2022 atas dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan dengan nilai kerugian Rp7 miliar). 

2. Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) 12 Januari 2022. (Tertangkap di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan atas dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi proyek di Pemkab Penajam Paser Utara dengan nilai kerugia Rp16 miliar).

3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat. (Terjaring OTT KPK 20 Januari 2022. Ia ditangkap atas kasus dugaan suap perkara pengadilan dengan nilai kerugian Rp1,4 miliar).

4. Mantan Bupati Bogor, Ade Yasin ditangkap oleh KPK bersama 11 orang lainnya, 26 April 2022. (Ade diduga menyuap jajaran pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. KPK menyita barang bukti sebesar Rp1,9 miliar).

5. Mantan Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo ditangkap oleh KPK, 11 Agustus 2022. (Terjaring OTT atas kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. KPK menyita barang bukti sebesar Rp6,1 miliar).

6. Mantan Rektor Univesitas Lampung ditangkap KPK pada 19 Agustus 2022. (Terjaring OTT atas kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Unila. KPK menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp414,5 juta, slip setoran deposito sebesar Rp800 juta, kunci safe deposit box berisi emas senilai Rp1,4 miliar dan kartu atm serta buku tabungan berisi Rp1,8 miliar). 

Kritik KPK terlalu Sering OTT, Luhut Minta Pencegahan Korupsi Diutamakan

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut KPK tidak perlu sedikit-sedikit melakukan penangkapan. Luhut meminta kepada KPK untuk mengedepankan pencegahan dalam korupsi.

Penilaian itu disampaikan Luhut saat hadir di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/11/2022) siang.

Menurutnya, jika digitalisasi di Indonesia berjalan baik maka tidak akan ada yang bisa main-main dengan sistem. Luhut mewanti-wanti agar KPK tidak sering melakukan OTT itu disampaikan langsung di depan Ketua KPK Firli Bahuri.

Atas pernyataan Luhut mengenai OTT KPK tersebut, Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai tidak ada yang salah dari banyaknya OTT yang dilakukan KPK selama ini. Sebab hal ini masih menjadi bagian dari law investment.

"Salah satu law investment itu ya OTT, jadi tetap dalam konteks rangka law investment itu dibolehkan," ucap Mantan Ketua KPK Abraham Samad.

Dalami Korupsi Dana Hibah, KPK Kembali Geledah Kantor DPRD Jatim dan Mobil Tersangka

Penyidik KPK kembali menggeledah Kantor DPRD Jawa Timur untuk kasus dugaan suap dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak, Selasa (20/12/2022) siang. 

Penyidik KPK memperluas area penggeledahan di Kantor DPRD Jatim. Selain ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Jatim dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim, penyidik KPK juga menggeledah beberapa ruangan fraksi termasuk fraksi PKB dan fraksi PDIP untuk mencari bukti-bukti tambahan dalam proses penyidikan. Penyidik KPK juga menggeledah mobil Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak dan Staff Ahli Sahat di DPRD Jatim.

Dari hasil penggeledahan Penyidik KPK menemukan barang bukti elektronik dan sejumlah uang dugaan suap dana hibah di Provinsi Jawa Timur yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.

KPK Amankan Barang Bukti Elektronik dan Sejumlah Uang Usai Geledah Gedung DPRD Jatim

Penyidik KPK menemukan barang bukti elektronik dan sejumlah uang dugaan suap dana hibah di Provinsi Jawa Timur yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. KPK membuka kemungkinan untuk menjerat beberapa pihak lagi setelah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka.

Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda yakni di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur dan rumah kediaman para tersangka yang terjerat OTT KPK.  

“Dari hasil penggeledahan di dua lokasi yang berbeda, tim penyidik KPK menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan perkara, termasuk juga barang bukti elektronik dan sejumlah uang,” ungkap Ali Fikri. 

KPK akan Umumkan Status Wakil Ketua DPRD Jatim

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak bersama tiga orang lainnya yang terjaring OTT KPK sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK dan masih menjalani pemeriksaan. Rencananya KPK akan mengumumkan status hukum untuk keempat orang yang terjaring OTT KPK pada Kamis (15/12/2022) malam atau Jumat (16/12/2022) dini hari. 

Mereka ditangkap penyidik KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Jatim. Hingga saat ini penyidik KPK belum menetapkan status hukum untuk pihak yang sudah terjaring OTT KPK. KPK masih mencocokkan laporan dari beberpa pihak dan mengumpulkan alat bukti serta mencocokkan dengan keterangan dari empat orang yang ditangkap KPK. 

Sejauh ini KPK baru mengamankan barang bukti sejumlah uang namun KPK belum mengungkapkan berapa nominal uang yang diamankan termasuk juga total suap yang didapatkan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. 

KPK Sita Uang Tunai dalam OTT Wakil Ketua DPRD Jatim

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak. KPK juga menyita sejumlah uang tunai yang diduga sebagai uang suap.

Namun, pihak penyidik belum menyebutkan jumlah uang yang telah disita sebagai barang bukti dalam kasus ini. Sementara Sahat sedang menjalani proses pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Saat tiba di kantor KPK, Sahat Tua Simanjuntak terlihat menggenakan masker dan topi untuk menutupi wajahnya. Politikus Partai Golkar tersebut terlihat tiba di kantor KPK pada Kamis (15/12/2022) siang dengan mobil KPK.

Terjaring OTT, Wakil Ketua DPRD Jatim Tiba di Gedung KPK

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak tiba di Gedung Merah Putih KPK. Sahat bersama tiga orang lainnya terjerat operasi tangkap tangan, Rabu (14/12/2022).
 
Saat tiba di Kantor KPK, Sahat Tua Simanjuntak terlihat menggenakan masker dan topi untuk menutupi wajahnya. Politikus Partai Golkar tersebut terlihat tiba di kantor KPK pada Kamis (15/12/2022) siang dengan mobil KPK.

Saat dimintai tanggapan, Saat enggan berbicara dan langsung bergegas menuju ruang pemeriksaan KPK.

Hakim Agung Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap dan Pungli Perkara di MA

Pasca melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Agung berinisial SD dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan pungutan liar pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). 

Enam tersangka yang meliputi ETP sebagai Hakim Yudisial, DY dan MH sebagai Kepaniteraan MA, AB sebagai PNS MA, serta YP dan ES sebagai pengacara, sudah ditahan, Jumat (23/9/2022) dini hari. Keenamnya akan ditahan selama 20 hari ke depan, hingga 12 Oktober 2022. 

Sementara itu, KPK meminta empat tersangka lainnya, yakni SD, RD, HT, dan IDKS untuk kooperatif dalam memenuhi panggilan sebelum dijemput secara paksa. Dari kasus ini, KPK berhasil menyita barang bukti sebesar Rp50 juta dan SGD205.

Pengacara YSP Dibawa ke Jakarta untuk Diperiksa KPK

Seorang pengacara inisial YSP di Kota Semarang, Jawa Tengah turut ditangkap KPK diduga karena terlibat dalam OTT KPK di Mahkamah Agung. YSP telah dibawa ke Jakarta pada Kamis (22/9/2022) malam. 
 
Di Semarang, YSP cukup dikenal sebagai pengacara ternama. Sejak pandemi, YSP cukup aktif di media sosial dengan membuka konsultasi hukum dengan warganet. YSP yang dikenal baik oleh warga sekitar memiliki Rumah Pancasila dan Klinik Hukum diperuntukan bagi orang-orang yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan hukum.
 
YSP juga aktif mengambil bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma melalui sosial media sejak masa pandemi. Pukul 19.00 WIB, YSP dikonfirmasi sudah dibawa oleh Tim KPK ke Jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut.

KPK OTT Mahkamah Agung, Pengacara di Semarang Turut Ditangkap

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) soal pengurusan perkara Mahkamah Agung di dua wilayah yakni Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah. Seorang pengacara berinisial YSP di Semarang turut ditangkap, Kamis (22/9/2022) pukul 14.00 WIB.

Pengacara berinisial YSP ditangkap oleh KPK dalam OTT dugaan kasus suap yang terjadi di Mahkamah Agung. Sekitar pukul 19.00 WIB, pengacara berinisial YSP ini sudah dibawa ke Jakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

5 Orang di Mahkamah Agung Dilaporkan Terjaring OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi dilaporkan menggelar operasi tangkap tangan terhadap lima orang di lingkungan Mahkamah Agung. Operasi senyap ini diduga berkaitan dengan kasus kepailitan yang saat ini sedang bergulir di Mahkamah Agung. 

"Tadi malam tim KPK berhasil melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap para pihak yang sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (22/9/2022) 

Dalam penangkapan tersebut KPK menyita sejumlah barang bukti salah satunya berupa uang dalam pecahan mata uang asing senilai USD200 ribu.

Ali juga mengungkap pihak-pihak yang tertangkap dalam OTT ini sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan. Namun, Ali enggan merinci identitas sejumlah pihak yang ditangkap.

Rektor & Wakil Rektor Ditahan KPK, UNILA Dikirimi Karangan Bunga

Penetapan status tersangka kasus suap penerimaan mahasiswa baru kepada Rektor Unila Prof. Karomani, jadi bahan lelucon. Salah satunya adalah karangan bunga yang dikirimkan ke Gedung Rektorat Universitas Lampung.

Di dalam karangan bunga tersebut, Senin (22/8/2022), tercantum ucapan selamat terhadap operasi tangkap tangan laksanakan dua hari sebelumnya. Dua petinggi lain Unila yang tim penyidik KPK tangkap adalah Heryadi (wakil rektor bidang akademik) dan M. Basri (ketua senat).

Prof. Karomani ditangkap KPK pada 20 Agustus 2022 dini hari. Dia dikenai sangkaan telah menerima suap senilai total Rp4,4 miliar.dari calon mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung untuk tahun ajaran 2022-2023 

Unila Bahas Status Mahasiswa Baru yang Terbukti Masuk Melalui Jalur Suap

Ketua Forum Rektor Indonesia : Mahasiswa yang Masuk Dengan Menyuap Dinilai Tidak Sah

Penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung mencoreng dunia pendidikan tanah air khususnya civitas akademika perguruan tinggi negeri, Senin (22/9/2022). Lantas, apa yang harus dibenahi dan benarkah seleksi mahasiswa baru jalur mandiri sangat rawan terhadap praktik suap-menyuap.

Ketua Forum Rektor Indonesia Panut Mulyono mengatakan, pada jalur mandiri universitas diperkenankan untuk menarik uang, yang disebut sebagai uang sumbangan pengembangan institusi atau sumbangan subsidi silang di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Namun, cara-caranya haru akuntabel, fleksibel, efisien dan transparan.

"Penyimpangan yang tidak sesuai dengan prosedur itu berada pada penyelenggara atau pemimpin perguruan tinggi tersebut, jadi tidak bisa di sama ratakan", ujar Panut, Ketua Forum Rektor Indonesia.

Perguruan tinggi memiliki auditor internal, kemudian kalau universitas berbadan hukum ada auditor dari luar yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Auditor ini tentunya tahu pemeriksaan keuangan universitas, dari mana sumbernya, dan dikeluarkan untuk keperluan apa saja.  

Besaran sumbangan pada jalur mandiri itu ditentukan oleh Perguruan Tinggi masing-masing berdasarkan kalkulasi perhitungan internal karena belum ada aturan yang aturan yang dipatok oleh kementerian, yang diatur oleh kementerian yakni uang kuliah tunggal (UKT).

Ketua Forum Rektor Indonesia, Panut Mulyono juga mengatakan mengenai nasib mahasiswa yang diterima karena membayar dengan jalur mandiri yang menyimpang tersebut, sebetulnya dikatakan tidak sah, karena mahasiswa tersebut diterimanya di bawah dan nilai standar hanya karena membayar ya tentunya tidak sah. 

"Jika mahasiswa yang diterima nilainya dibawah standar dan hanya telah membayar, tentunya tidak sah atau tidak valid karena dikhawatirkan tidak bisa mengikuti perkuliahan. Secara passing grade, mahasiswa tersebut idak memenuhi persyaratan masuk tetapi diterima, hal tersebut  berpotensi akan bermasalah di belakang hari terhadap kesuksesan mahasiswa itu", tegas Panut.

Rektor Kena OTT KPK, Internal Kampus Unila Gelar Rapat Konsolidasi

Sebanyak tiga orang pejabat di Universitas Lampung telah menjadi tersangka korupsi yakni Rektor Unila, Prof. Karomani, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila, Heriyandi dan Ketua Senat Unila, Muhammad Basri. Mereka menjadi tersangka setelah terbukti menerima suap dari Andi Desfiandi yang disebut sebagai transfer untuk bisa berkuliah di Unila TA 2022.

Usai penangkapan para pejabatnya pada Minggu (21/8/2022) siang, pihak internal kampus langsung melakukan rapat yang dihadiri oleh seluruh Wakil Rektor dan Dekan Universitas Lampung. Salah satu agenda tersebut adalah rapat konsolidasi untuk mencari pejabat pengganti dan pelantikan pelaksana tugas Rektor.

Selain mencari pengganti Rektor, internal Unila juga sedang mencari pengganti Muhammad Basri yang awalnya di calonkan menjadi Dekan FKIP namun karena ditangkap KPK jabatan Baru Basri akan dipegang oleh orang lain. 

Rektor Unila Patok Tarif Rp100-350 Juta per Calon Mahasiswa Tergantung Fakultasnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karoman sebagai tersangka dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru. Uang hasil suap itu diduga digunakan untuk deposito dan membeli emas.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron mengatakan Universitas Lampung (Unila) membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022 melalui jalur mandiri atau disebut sebagai sistem Simanila. Rektor Universitas Lampung (Unila) Karoman menyalahgunakankan kewenangannya dengan ikut serta menentukan peserta didik yang diterima lewat jalur mandiri ini. 

Dalam aksinya, Karoman memerintahkan tiga orang yakni HY (Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unila), MB (Ketua Senat Unila) dan BS (Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila) untuk melakukan seleksi personal seputar kemampuan keluarga calon mahasiswa agar bisa masuk ke Unila. 

Ketiganya juga diperintahkan mengumpulkan uang dari keluarga calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus. Harga yang dipatok bervariasi dengan kisaran minimal Rp100 juta sampai Rp350 juta.

Terima Suap Rp4,4 M, Rektor Unila: Saya Mohon Maaf

Prof. Karomani, tidak mengingkari telah menerima suap dalam proses penerimaan calon mahasiswa baru 2022 dari jalur mandiri. Atas perbuatannya, Rektor Universitas Lampung tersebut meminta maaf kepada masyarakat.

"Mohon maaf kepada masyarakat dan dunia pendidikan," ujarnya ketika digelandang menuju mobil tahanan setelah diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (20/8/2022). 

Prof. Karomani ditangkap KPK pada 20 Agustus 2022 dini hari. Dia dikenai sangkaan telah menerima suap senilai total Rp4,4 miliar.dari calon mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung untuk tahun ajaran 2022-2023 

Tiga tersangka lain dalam ini adalah Heryadi (wakil rektor bidang akademik), M. Basri (ketua senat) dan Andi Desfiandi (swasta/pemberi suap). Barang bukti yang disita adalah uang tunai Rp404,5 juta, deposito Rp800 juta dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas setara Rp1,4 miliar.


 

Ditangkap KPK, Rektor Unila Diduga Terima Suap Penerimaan Mahasiswa Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Bandung, Jawa Barat, Lampung dan Bali. Salah satu yang ditangkap adalah Rektor Universitas Lampung.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan penangakapan tersebut dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri universitas negeri di Lampung. Dalam giat OTT di Bandung, Lampung dan Bali KPK mengamankan delapan orang yang saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK. 

KPK mempunyai waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum kedelapan orang yang ditangkap tersebut termasuk Rektor Universitas Lampung. Sementara itu, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat menyayangkan tindakan Rektor Universitas Lampung yang diduga ditangkap KPK.

"Sangat disayangkan. Mencederai misi perguruan tingi sebagai garda moral dan pencegahan korupsi," ujar Plt Dirjen pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud Prof Nizam.

Bupati Pemalang Diduga Terjerat OTT KPK di Gedung DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Pemalang, Jawa Tengah dan di depan gerbang DPR RI Senayan. Aktivitas penyidik di gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (11/8/2022) pukul 17.00 WIB terlihat ada iring-iringan kendaraan dari penyidik yang turut membawa enam kendaraan dan dari beberapa kendaraan tersebut terlihat ber pelat dinas G dari Pemerintah Kabupaten Pemalang. 

Dalam kendaraan tersebut, KPK menangkap sebanyak 20 orang yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif dan salah satunya diduga yakni Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo. Berdasarkan keterangan Sekjen DPR RI, Indra Iskandar mengatakan bahwa terlihat ada dua kendaraan yang melakukan upaya pengamanan dan belum diketahui pasti ada pihak dari DPR RI yang ditangkap dalam OTT KPK tersebut.

Penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif pada 20 orang yang sudah ditangkap dan memiliki waktu 1x24 jam untuk mengumumkan status hukum dari phak-pihak yang sedang diperiksa tersebut. Penyidik juga masih melakukan upaya pengejaran di wilayah Semarang, Jawa Tengah terkait kasus yang sama.

Ade Yasin Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus suap Bupati Bogor Ade Yasin kepada pegawai BPK Jabar pada Rabu (27/4/2022). Suap tersebut untuk mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021 dari BPK Jabar. 

Dari 12 orang yang ditangkap, delapan orang dijadikan tersangka sebagai pemberi suap Bupati Bogor Ade Yasin, MA sekertaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, IA Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, dan RT dari BPK Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Sementara ada empat penerima suap yaitu inisial ATM, AM, HNRK  dan GGTR dari BPK Jawa Barat.

Selanjutnya para tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 27 April sampai 16 Mei 2022. Ade Yasin ditahan di Rutan Polda Metro Jaya dan para tersangka lain ditahan di lokasi berbeda-beda.

Ade Yasin Suap BPK Rp1,024 M untuk Predikat WTP 2021

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus suap Bupati Bogor Ade Yasin kepada pegawai BPK Jabar pada Rabu (27/4/2022). Suap tersebut untuk mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021 dari BPK Jabar. 

Dalam operasi ini KPK menangkap 12 orang dan menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1,024 miliar. Dari 12 orang yang ditangkap, delapan orang dijadikan tersangka sebagai pemberi suap Bupati Bogor Ade Yasin, MA sekertaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, IA Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, dan RT dari BPK Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Sementara ada empat penerima suap yaitu inisial ATM, AM, HNRK  dan GGTR dari BPK Jawa Barat.

Ade Yasin Diduga Suap BPK Terkait Audit Keuangan Pemkab Bogor

Operasi tangkap tangan KPK hari ini, Rabu (27/4/2022) menjaring 12 orang termasuk Bupati Bogor Ade Yasin, pegawai BPK Jabar dan ASN Pemkab Bogor. Penangkapan kasus suap tersebut diduga terkait temuan dalam audit BPK di Pemkab Bogor.

Ade & Rachmat Yasin, Kakak Beradik yang Ditangkap KPK Saat Jabat Bupati Bogor

Operasi tangkap tangan KPK hari ini menjaring Bupati Bogor Ade Yasin dan sejumlah anggota BPK Jabar hari ini, Rabu (27/4/2022). Nasib Ade Yasin ini ternyata sama dengan sang kakak Rachmad Yasin yang juga ditangkap KPK saat menjabat Bupati Bogor pada 2014 lalu.

Ade Yasin Masih Diperiksa di Gedung KPK

Bupati Bogor Ade Yasin ditangkap KPK bersama sejumlah anggota BPK Jabar terkait kasus pemberian dan penerimaan suap pada Rabu (27/4/2022). Saat ini Ade Yasin tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. 

Ade Yasin Ditangkap KPK, Gubernur Jabar Tunjuk Wabup Bogor Pimpin Pemerintahan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku kaget atas penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ridwan Kamil mengatakan sudah menelpon Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan agar memimpin koordinasi dan pemerintahan daerah bersama Sekda Kabupaten Bogor Burhanuddin.

Ade Yasin Ditangkap KPK, Kantor Bupati Bogor Nampak Sepi

Kantor Bupati Bogor terlihat sepi setelah ada peristiwa tangkap tangan Bupati Ade Yasin dan beberapa orang dari BPK Jabar pada Rabu (27/4/2022).  Ade Yasin saat ini telah menjalani pemeriksaan di Kantor KPK Jakarta.