14 Orang Tewas dan 60 Diculik dalam Serangan Bandit di Nigeria

70 Militan al-Shabaab Tewas dalam Operasi Militer Somalia

Tiga Upaya Indonesia Rehabilitasi Mantan Teroris Dipaparkan di PBB

BNPT Data WNI Jadi Foreign Terrorist Fighters di Luar Negeri

Cegah Terorisme, BNPT Minta Pengembangan Organisasi

Militan Lakukan Serangan di Mali, 64 Orang Tewas

53 Petugas Keamanan dan Relawan Tewas dalam Bentrokan di Burkina Faso

Bedah Editorial MI: Mengawasi Rumah Ibadah

Penyusupan radikalisme dan paham terorisme di kegiatan keagamaan bukan hal baru. Ini nyata, banyak terjadi, dan sebab itu, harus ditanggulangi.

Namun, penanggulangan dengan pendekatan serbakontrol bisa amat berbahaya. Bukan saja tidak efektif, pendekatan kontrol bisa amat mudah tergelincir menjadi bentuk tirani atau diktatorisme. Jika sudah begitu, tidak hanya mencelakai hak asasi manusia, diktarorisme akan membuat sentimen dan radikalisme semakin kuat.

Karena itu, usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah, tidak tepat. Usul yang disampaikan dalam rapat dengan Komisi III DPR pada Senin (4/9) itu dapat melahirkan diktarorisme gaya baru.

Memang, dalam rapat tersebut, Rycko yang merupakan perwira bintang tiga dan juga polisi berprestasi dalam soal terorisme, sebenarnya menjawab keluhan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, soal adanya masjid BUMN yang isi ceramahnya selalu menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. Sekali lagi, fenomena ini juga bukan hal baru.

Rycko kemudian berkaca pada negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, juga negara-negara Timur Tengah yang memiliki mekanisme kontrol tempat-tempat ibadah.

Pendapat itu pun disambut oleh pengamat terorisme Al Chaidar. Menurutnya, tanpa kontrol maka ‘pembajakan’ rumah ibadah dapat terjadi.

Meski mungkin cocok di luar negeri, kontrol rumah ibadah sebenarnya ibarat pepatah membakar lumbung demi membunuh tikus. Sudah begitu, efek bagi ‘tikus-tikus’ teroris/radikal tadi, bisa jadi hanya sekadar membatasi ruang gerak sementara. Dengan kelihaian gerak dan militansi sel yang mereka punyai, hanya soal waktu sampai orang-orang berpaham teroris/radikal ini menemukan target rumah ibadah berikutnya.

Sebab itu, alih-alih mengontrol rumah ibadah, usul yang diberikan semestinya yang langsung menyasar penganut paham radikal atau teroris. Apalagi, sebagai pimpinan lembaga semacam BNPT, Rycko semestinya mampu mengajukan usul yang memiliki mekanisme deteksi dini. Hal itu pula yang menjadi tanggung jawab BNPT.

Kalaupun negeri ini memaklumi cara-cara kontrol terkait kegiatan keagamaan, lembaga keagamaanlah yang paling berhak merumuskan maupun menjalankannya. Namun, berkaca pada program sertifikasi ulama MUI, cara kontrol oleh komunitas intrakeagamaan pun tetap sulit.

Sempat berlangsung pada 2019 program sertifikasi ulama MUI, tapi kini tak terdengar lagi. Kala itu, gelombang pertama diikuti 75 ulama. Dikatakan, dai yang lulus bukan saja berkualitas, tapi juga nonradikal.

MUI menyatakan akan bertanggung jawab terhadap kiprah dakwah mereka dan akan menegur apabila melenceng dari pakta integritas. Akan tetapi, program sertifikasi itu juga banyak ditentang kalangan ulama sendiri, termasuk dari Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia.

Lebih mendasar lagi, cara-cara penanggulangan terorisme/radikalisme tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, baik soal kebebasan beribadah maupun kebebasan berpendapat. Jika itu dilakukan, sama saja dengan langkah mundur dalam demokrasi dan penegakan HAM. Sudah semestinya cara-cara dialog dan deteksi dini menjadi garda depan dalam penanggulangan terorisme/radikalisme.

Jika memang rumah ibadah itu menjadi basis penyebaran radikalisme/terorisme, seharusnya BNPT bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia merumuskan cara-cara pencegahan paham-paham yang menggoyahkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara tersebut. Bukan upaya sporadis mengawasi rumah ibadah.

MUI Tolak Usul BNPT Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan agar seluruh tempat ibadah di Indonesia dikontrol pemerintah. Hal itu diusulkan agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme.
 
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebut, usulan Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang sudah dibangun dan bertentangan dengan konstitusi. “Pemerintah mengontrol rumah ibadah adalah sebuah usulan bertentangan dengan konstitusi,” tegas Anwar Abbas.
 
Penolakan juga disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Gereja di Indonesia, Komar Gultom.  Ia menyebut, langkah pemerintah mengontrol semua rumah ibadah negara perlu dipikirkan ulang.

BNPT Usul Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan agar seluruh tempat ibadah di Indonesia dikontrol pemerintah. Hal itu diusulkan agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme.

"Kami sudah melakukan studi banding pada beberapa negara, Singapura dengan Malaysia, seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol pemerintah," kata Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam Raker bersama Komisi III DPR menanggapi pernyataan anggota Komisi III Safaruddin.

Di rapat itu, Safaruddin mempertanyakan karyawan BUMN yang terpapar radikalisme. Ia juga bercerita soal tempat ibadah di BUMN kawasan Kalimantan Timur yang banyak mengkritik pemerintah.
 
Mendengar hal itu, Kepala BNPT mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah, termasuk mengontrol siapa saja dan konten yang akan disampaikan di tempat ibadah untuk mencegah radikalisme.

Seorang Napiter di Lapas Cianjur Ikrar Setia NKRI

Untold Story: Mengingat Tragedi Bom Marriott

Dua Kali JW Marriott di Jakarta diguncang bom. Puluhan orang tewas. Beberapa yang selamat harus mengalami trauma berkepanjangan karena luka yang sampai sekarang ditinggalkan. 

Waktu telah berjalan. Kini para korban telah memaafkan perbuatan mantan pelaku terorisme yang sudah sadar serta tobat atas perbuatannya. 

Fact Check: Peredaran Senjata Api Ilegal

Penangkapan teroris DE pegawai BUMN PT KAI yang memiliki 16 senjata pabrikan dan modifikasi, membuat publik heran dan bertanya-tanya. Polda Metro Jaya akhirnya berhasil membongkar peredaran dan jual beli senjata api (senpi) ilegal. 

Dalam kasus tersebut, polisi telah menangkap lima pemasok senjata ilegal yang ditangkap di tiga kota. Pelaku R dan ANR ditangkap di Garut, ANR berperan memesan senjata api kepada TRR dan menjualnya dan R pernah membeli senjata dari ANR. 

Dari penangkapan tersebut polisi juga berhasil menangkap TRR di Sumedang yang berperan sebagai perakit senjata api ilegal. 

DE tersangka teroris yang ditangkap di Bekasi juga diketahui membeli senjata api dari jaringan Sumedang dan Garut tersebut. Dalam kasus yang sama, terdapat dua orang yang berhasil ditangkap di Ngawi yaitu, LMP dan W. 

Dari penangkapan tersebut, pelaku TRR diketahui mampu memodifikasi air gun dan pelaku R merupakan residivis kasus serupa. Polisi telah berhasil membongkar pelaku modifikasi air gun menjadi senpi, menyita 38 senjata api ilegal dan menangkap tiga oknum polisi terkait senjata api ilegal namun polri menegaskan anggotanya tidak terlibat jaringan teror.

Erick Thohir Perintahkan Perusahaan BUMN Perketat Rekrutmen Pegawai

Menteri BUMN, Erick Thohir meminta para pejabat di perusahaan BUMN untuk lebih selektif dalam merekrut karyawan. Pernyataan ini menyusul penangkapan seorang karyawan PT Kereta Api Indonesia berinisial DE atas kasus terorisme.

"Saya sudah instruksikan untuk para komisaris dan direksi harus benar-benar selektif dalam perekrutan pegawai," ungkap Menteri BUMN, Erick Thohir usai melakukan sosialisasi FIBA World Cup di Lapangan Saparua, Kota Bandung, Sabtu (19/8/2023).

Erick tak ingin BUMN kebobolan lagi dalam sistem perekrutan pegawai BUMN dan berharap kejadian serupa tak terulang. Apalagi, Erick menambahkan, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang baik.

Erick berharap perusahaan-perusahaan BUMN dapat memperketat seleksi dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Sebelumnya Tim Densus 88 menangkap DE di Jalan Raya Bulak Sentul, Harapan Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin siang, 14 Agustus 2023. DE diduga terafiliasi dengan jaringan ISIS yang aktif melakukan propaganda di media sosial soal motivasi untuk jihad.

Dalam penangkapan ini, Densus 88 juga menyita total 16 senjata api asal pabrikan maupun rakitan lengkap dengan amunisinya.

R Ditangkap Terkait Aktivitas Jual Beli Senpi Ilegel

Jakarta: R alias B, pemasok senjata api (senpi) ilegal kepada DE, ditangkap. DE tak lain adalah karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang terlibat kasus terorisme.

"Keterangan DE, pemasok senjata FNC dan pistol pendek Combat C2 Pindad adalah R alias B. R membeli senjata di Tambun Utara, Bekasi," kata juru bicara Densus 88 Kombes Aswin Siregar kepada Medcom.id, Sabtu, 19 Agustus 2023.

R masih diperiksa. Densus mendalami peran R terkait dengan jaringan teroris dan aksi teror.

"Namun, belum ditemukan keterkaitan, sehingga penyidikan atas R dalam aktivitas jual beli senjata api," ujar Aswin.

Sementara itu, Aswin mengatakan pihaknya masih mendalami kasus DE. Detasemen berlambang burung hantu itu dipastikan melakukan pengembangan dan penyidikan secara intensif.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya belum lama menggerebek pabrik senpi modifikasi di Semarang, Jawa Tengah. Pabrik sudah diawasi sejak Juni 2023. Penjualan senpi dari pabrik itu umumnya lewat e-commerce.

Ada tiga cluster pembeli. Pertama, sipil yang menggunakan kartu identitas TNI Angkatan Darat dan kartu karyawan Kementerian Pertahanan palsu. Kedua, tersangka teroris DE, 28, karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI). DE punya 16 senpi modifikasi yang dibeli dari pabrik di Semarang lewat penjualan daring.

Cluster ketiga, polisi yang membeli senpi ilegal di pabrik tersebut. Mereka masing-masing Bripka Reynaldi Prakoso, anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya; Bripka Syarif Mukhsin, anggota Renmin Samapta Polresta Cirebon Kabupaten; dan Iptu Muhamad Yudi Saputra, Kanit Reskrim Polsek Bekasi Utara.

Pembeli dan penjual tidak berkaitan langsung. Tiga pihak yang membeli ke pabrik itu juga dipastikan polisi tidak berkaitan. Termasuk anggota polisi dengan tersangka teroris DE. Mereka hanya sama-sama membeli senjata api ilegal di pabrik yang sama. 

Tukang AC Ubah Air Softgun Jadi Senpi untuk Terduga Teroris di Bekasi

Densus 88: Tersangka Teroris Karyawan KAI Punya Banyak Senpi dari Berbagai Pihak

Pemasok Senpi Ilegal ke Tersangka Teroris Karyawan PT KAI Ditangkap

Pegawai KAI Terlibat Terorisme, Mahfud Anggap BUMN Lalai

Soal Aliran Dana Teroris Karyawan KAI, Mahfud: Tunggu BPK

Tersangka Teroris di Bekasi dan Anggota Polisi Beli Senpi di Pabrik yang Sama

Polisi Ungkap Pabrik Penyuplai Senjata Api Modifikasi ke Tersangka Teroris Karyawan PT KAI

3 Anggota Polri Disebut Ditangkap dari Pengembangan Kasus Terorisme Karyawan PT KAI

Karyawan KAI Tersangka Teroris Galang Dana Lewat Telegram, Densus 88 Dalami Alirannya

Tangkal Paham Radikal di BUMN, Densus 88 Aktif Lakukan Koordinasi

Densus 88 Dilibatkan Usut Dugaan Penistaan Agama Panji Gumilang

DE Ditangkap Kasus Terorisme, KAI Akan Pecat Setelah Inkrah

Pegawai PT KAI Tersangka Teroris Berencana Menyerang Mako Brimob

Densus 88 Antiteror Polri mengungkapkan DE, 28, karyawan PT KAI yang menjadi tersangka kasus dugaan terorisme. Tersangka ditangkap di Harapan Jaya, Kota Bekasi diduga terafiliasi dengan jaringan teroris ISIS. 

DE diketahui hendak menyerang Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok dan Mako Brimob Jawa Barat. Juru bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan, DE juga berniat menyerang Markas TNI. Namun, tidak disebut lokasi markas tentara yang menjadi target.

Aswin mengungkapkan niat untuk menyerang itu muncul karena DE terinspirasi atau memiliki hasrat setelah melihat aksi pemberontakan atau perlawanan teroris di Mako Brimob. Sehingga, dia mempersiapkan diri dengan melakukan latihan.

Karopenmas Mabes Polri Kombes Ahmad Ramadhan juga menerangkan terduga aktif melakukan propaganda di media sosial dengan cara menyerukan untuk berjihad. Terduga juga mengajak untuk membaiat kepada pemimpin ISIS.
 
"Inisialnya saudara DE jadi ada sebuah postingan di Facebook juga berupa poster digital berupa teks pembaruan untuk membaiat kepada pemimpin ISIS," jelas Ramadhan. Total 16 senjata api asal pabrikan maupun rakitan disita.

Untuk melancarkan aksinya, Tersangka DE diketahui melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana dilakukan di aplikasi Telegram.

"Dia membuka, yang bersangkutan memiliki satu akun di Telegram, akun itu gunanya untuk menggalang dana," kata juru bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Agustus 2023.

Namun, Aswin belum memerinci berapa besaran dana serta aliran hasil penggalangan dana tersebut. Menurut dia, penyidik masih melakukan pendalaman.

"Ini juga besarannya berapa dan ke mana ini masih didalami oleh penyidik. Nanti kita perjelas lagi dengan penyidik," ungkap Aswin.

DE diketahui bekerja di PT KAI. Namun sebelum bekerja di PT KAI, tersangka DE sudah bergabung sebagai anggota kelompok yang terafiliasi gerakan radikal sejak 2010, jauh sebelum menjadi karyawan. 

PT KAI pun angkat suara terkait oknum karyawannya yang ditangkap Densus 88. KAI menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung berbagai upaya pemerintah dalam memberantas terorisme. 

Tersangka Teroris DE Galang Dana Lewat Telegram

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkapkan DE, 28, karyawan PT KAI yang menjadi tersangka kasus dugaan terorisme melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana dilakukan di aplikasi Telegram.

"Dia membuka, yang bersangkutan memiliki satu akun di Telegram, akun itu gunanya untuk menggalang dana," kata juru bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Agustus 2023.

Namun, Aswin belum memerinci berapa besaran dana serta aliran hasil penggalangan dana tersebut. Menurut dia, penyidik masih melakukan pendalaman.

"Ini juga besarannya berapa dan ke mana ini masih didalami oleh penyidik. Nanti kita perjelas lagi dengan penyidik," ungkap Aswin.

Di samping itu, DE diduga menjual beli senjata api melalui marketplace. Penjualan senpi itu dikamuflase dengan penjualan mainan militer yang berkaitan dengan perlengkapan-perlengkapan.

"Ada gear, ada baju-baju taktikal, perlengkapan taktikal, kemudian ada termasuk senjata ini (menunjuk barang bukti senpi)," ucap Aswin.

Tim Densus 88 menangkap DE di Jalan Raya Bulak Sentul, Harapan Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin siang, 14 Agustus 2023. DE telah ditetapkan menjadi tersangka. Total 16 senjata api asal pabrikan maupun rakitan disita. DE diduga terafiliasi dengan jaringan ISIS. 

Ma'ruf Amin Minta Seleksi Karyawan BUMN Diperketat

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin minta seleksi pegawai BUMN diperketat. Hal ini buntut penangkapan teroris di Bekasi yang merupakan pegawai PT Kereta Api Indonesia (KAI). 

"Seleksi masuk menjadi pegawai pemerintah atau BUMN atau lembaga itu harus betul-betul dilakukan seleksi," ujar Wapres Ma'ruf Amin ditemui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 15 Agustus 2023. 

Wapres menilai peristiwa ini menujukkan terjadi kebobolan dalam sistem perekrutan pegawai BUMN. Ia berharap kejadian serupa tak terulang.

Selain itu, Wapres mengaku bersyukur Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dapat mendeteksi pergerakan teroris dengan inisial DE. Sehingga tidak terjadi tindakan teror. 

"Belum terlalu jauh untuk melakukan tindakan-tindakan yg destruktif sehingga bisa (ditangani)," bebernya.

Tim Densus 88 menangkap DE di Jalan Raya Bulak Sentul, Harapan Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin siang, 14 Agustus 2023. DE telah ditetapkan sebagai tersangka.

Total 16 senjata api asal pabrikan maupun rakitan disita. DE diduga terafiliasi dengan jaringan ISIS.